Sabtu, 25 April 2026
Menu

Desain Kopdes Merah Putih Dinilai Terlalu Ambisius Bahkan Berisiko Gagal di Lapangan

Redaksi
Logo Koperasi Desa Merah Putih | Ist
Logo Koperasi Desa Merah Putih | Ist
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pengamat dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, desain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terlalu kompleks dan berisiko tinggi jika diterapkan tanpa kesiapan kapasitas yang memadai di tingkat desa.

Menurut Hamdi, dalam analisis organisasi, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat kerumitan tugas dan kemampuan organisasi dalam menjalankannya. Namun, pada Kopdes Merah Putih, ia melihat adanya ketimpangan yang cukup signifikan.

“Model ini menciptakan kerumitan operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi tradisional. Masalahnya bukan hanya jumlah tugas, tetapi juga ragam tugas yang membutuhkan keahlian berbeda,” ujar Hamdi kepada Forum Keadilan, Sabtu, 25/4/2026.

Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih tidak hanya mengelola distribusi hasil pertanian dan sembako, tetapi juga mencakup pengelolaan cold storage, operasional apotek, hingga layanan klinik kesehatan. Di saat yang sama, koperasi juga dibebani fungsi logistik, penyaluran bantuan sosial, serta layanan keuangan.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi memicu apa yang dalam teori organisasi disebut sebagai coordination overload, yakni penumpukan beban koordinasi akibat kompleksitas tugas yang tidak diimbangi dengan kapasitas manajerial.

“Organisasi akhirnya kehabisan energi hanya untuk mengurus hubungan antar unit usaha, sehingga kinerja tiap unit menjadi tidak efisien,” jelasnya.

Hamdi menambahkan, tantangan tersebut semakin berat di tingkat desa yang umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pengalaman manajemen bisnis lintas sektor, literasi manajerial, serta sistem pembukuan.

Ia mencontohkan, pengelolaan cold storage membutuhkan kontrol suhu ketat, sementara distribusi obat di apotek harus mengikuti regulasi yang ketat, dan layanan klinik mensyaratkan standar medis tertentu.

“Tuntutan kompetensi seperti ini jelas melampaui kemampuan rata-rata lembaga di desa saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kegagalan pada satu unit usaha dapat berdampak sistemik terhadap keseluruhan koperasi. Misalnya, kesalahan pengelolaan cold storage dapat menyebabkan kerugian besar akibat rusaknya komoditas, sementara kesalahan distribusi obat berpotensi menimbulkan masalah hukum dan kesehatan.

“Karena semua berada di bawah satu atap, kegagalan di satu sektor bisa merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan,” ucapnya.

Dari sisi pengawasan, Hamdi menilai, model bisnis yang terlalu beragam juga meningkatkan biaya dan kompleksitas audit. Setiap sektor memiliki standar evaluasi yang berbeda, sehingga sulit membangun sistem pertanggungjawaban yang konsisten.

Ia pun mengingatkan adanya potensi celah penyimpangan, mulai dari inefisiensi hingga korupsi, akibat banyaknya “titik buta” dalam sistem yang terlalu kompleks.

Selain itu, ia menyoroti risiko elite capture di tingkat desa. Kompleksitas sistem dapat menciptakan ketimpangan informasi, di mana hanya segelintir orang yang memahami keseluruhan mekanisme koperasi.

“Akibatnya, kontrol anggota melemah dan kekuasaan berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ini berbahaya karena bisa menggeser koperasi dari prinsip kepemilikan bersama,” ujarnya.

Hamdi menyimpulkan bahwa desain Kopdes Merah Putih saat ini terlalu ambisius dibandingkan kapasitas yang tersedia. Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan pendekatan bertahap dalam pengembangan fungsi koperasi.

“Pilihan yang lebih rasional adalah menyederhanakan tugas terlebih dahulu, lalu menambah fungsi secara bertahap seiring peningkatan kapasitas organisasi,” katanya.

Menurut dia, tanpa investasi besar pada sumber daya manusia, sistem operasional, dan pengawasan, kompleksitas yang ada justru berpotensi menjadikan koperasi rapuh dalam implementasi.

“Kalau tidak disederhanakan, ini hanya akan menjadi lembaga yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi lemah saat dijalankan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperkuat ekonomi desa. Ribuan unit koperasi ditargetkan segera beroperasi dengan dukungan dana desa serta perekrutan besar-besaran tenaga pengelola.*

Laporan oleh: Muhammad Reza