Dr. Selamat Ginting: Konsolidasi Para Jenderal Menjaga Stabilitas dan Ancaman Global

FORUM KEADILAN – Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Dr. Selamat Ginting menanggapi pertemuan elite keamanan beberapa waktu terakhir ini. Selamat Ginting memandang bahwa pertemuan ini tidak bisa dibaca sebagai agenda rutin belaka.

Adapun Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta para purnawirawan bintang empat, baik mantan Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Jumat, 24/4/2026.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh-tokoh kunci seperti Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurachman, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Selamat Ginting, pertemuan elite keamanan tersebut sebenarnya tengah menunjukkan adanya sebuah konsolidasi strategis.

“Pertanyaannya: konsolidasi untuk apa? Jawaban paling sederhana adalah stabilitas. Publik tentu tidak puas dengan jawaban sesederhana seperti itu,” ujar Selamat Ginting dalam keterangannya, Sabtu, 25/4.

Cegah Loyalitas Ganda

Ginting kemudian menjelaskan bahwa dalam politik dan militer, langkah yang tampaknya sederhana sering kali menyimpan pesan yang lebih kompleks. Konsolidasi lintas generasi—aktif dan purnawirawan—menunjukkan bahwa negara tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terhadap kemungkinan fragmentasi di tubuh elite keamanan.

“Dalam sejarah Indonesia, stabilitas politik selalu berkorelasi kuat dengan soliditas militer dan kepolisian. Karena itu, merangkul semua poros kekuatan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan,” jelas Ginting.

Di sisi lain, kata Ginting, kehadiran para jenderal purnawirawan bukan hanya simbol kehormatan. Mereka adalah simpul jaringan, penjaga memori institusional, sekaligus figur dengan pengaruh yang masih hidup di tubuh organisasi.

Ia pun menekankan bahwa mengumpulkan mereka berarti memastikan bahwa tidak ada “arus bawah” yang bergerak di luar kendali.

“Dalam bahasa yang lebih lugas, ini adalah upaya menutup kemungkinan munculnya loyalitas ganda di tengah dinamika politik yang selalu cair,” kata Ginting.

Eskalasi Konflik Global

Selamat Ginting pun menilai bahwa membaca pertemuan ini semata sebagai upaya internal juga terlalu sempit. Sebab, saat ini dunia tengah bergerak ke arah yang tidak stabil. Eskalasi konflik global, ketegangan kawasan Indo-Pasifik, hingga ancaman non-konvensional seperti perang siber dan disinformasi, memaksa setiap negara melakukan penyesuaian cepat. Dirinya pun membaca arah pertemuan tersebut sebagai bagian dari proses penyamaan persepsi ancaman.

“Negara tidak hanya ingin solid, tetapi juga ingin siap,” tegas dia.

Pada titik ini, keterlibatan Kapolri menjadi penting. Ini memberi sinyal bahwa spektrum ancaman yang dibahas tidak terbatas pada dimensi eksternal. Stabilitas dalam negeri—pasca kontestasi politik, potensi polarisasi, hingga ancaman radikalisme—tetap menjadi variabel krusial.

“Itu artinya, kata Ginting, konsolidasi ini juga merupakan jembatan antara keamanan eksternal dan internal, dua domain yang semakin sulit dipisahkan di era modern,” jelasnya.

Pagar Kekuasaan

Walaupun demikian, Ginting memandang bahwa langkah ini bukanlah tanpa potensi kritik. Peran purnawirawan yang menguat dalam orbit kekuasaan, kerap kali memunculkan pertanyaan tentang batas antara pengaruh informasi dan struktur formal.

“Apakah ini memperkuat negara, atau justru menciptakan ‘ruang bayangan’ dalam pengambilan keputusan? Jawabannya bergantung pada satu hal: apakah konsolidasi ini diikuti dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel, atau berhenti sebagai simbol kekuatan semata,” tutur Ginting.

“Yang jelas, momentum pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari fase awal pemerintahan. Setiap rezim baru membutuhkan fondasi stabilitas yang kokoh, terutama di sektor keamanan,” ujarnya.

Ia pun menilai, Presiden sedang membangun pagar pertama bagi pemerintahannya dengan cara mengunci dukungan dari seluruh spektrum elite—aktif maupun purnawirawan. Menurut Ginting, ini adalah langkah preventif: memastikan bahwa sebelum menghadapi tekanan eksternal, rumah di dalam sudah tertata rapi.

Lebih jauh, Selamat Ginting mengatakan bahwa rangkaian pertemuan ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, bukan kepanikan. Negara tidak sedang bereaksi terhadap krisis terbuka, tetapi mengantisipasi kemungkinan yang belum tentu terlihat.

Menurutnya, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, langkah seperti ini justru menunjukkan satu hal: kesadaran bahwa stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dirawat—bahkan sebelum ancaman itu benar-benar muncul.

“Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah konsolidasi ini akan berlanjut pada langkah-langkah konkret dalam reformasi pertahanan dan keamanan, atau hanya berhenti sebagai pesan politik?” tuturnya.

“Di sinilah publik perlu mencermati. Karena dalam politik, yang menentukan bukan hanya siapa yang berkumpul, tetapi apa yang mereka hasilkan setelah pertemuan itu berakhir,” tutup Ginting.

Diketahui, Menhan Sjafrie Sajamsoeddin bertemu dengan para purnawirawan TNI di Kantor Kemhan pada Jumat pagi. Selain para purnawirawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali, hingga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Pertemuan Sjafrie dengan elite keamanan ini dilakukan untuk berdiskusi tentang strategi pertahanan. Sjafrie mengungkapkan bahwa strategis pertahanan ini haruslah mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, pertahanan tidak terlepas dari prinsip tata kelola negara.

“Strategi pertahanan negara ini juga tidak lepas daripada prinsip tata kelola negara, yaitu yang berkaitan dengan konstitusi dan juga berkaitan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang dilakukan juga pada Jumat, 24/4 tersebut dilakukan selama 1 jam.

Menurut keterangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pertemuan antara Presiden dengan Kapolri ini membahas terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Selain itu, Kapolri juga turut melaporkan perkembangan program-program strategis di Kepolisian. Seperti di antaranya penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekrutmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Keduanya pun membahas tentang sejumlah langkah penguatan program nasional, termasuk di dalamanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*