Golkar Nilai Stabilitas Harga BBM Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai, keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) domestik menjadi bukti nyata kinerja pemerintah sekaligus kepedulian terhadap rakyat.

Menurut Idrus, di tengah gejolak ekonomi global yang memicu kenaikan harga energi di berbagai negara, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas harga BBM. Kondisi ini dinilai berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta menopang stabilitas perekonomian nasional.

“Hari ini hampir semua negara mengalami guncangan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar. Namun Indonesia mampu mempertahankan stabilitas harga BBM dalam negeri,” katanya, di Jakarta, Rabu, 15/4/2026.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan bukti konsistensi pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Per 1 April 2026, harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter tanpa penyesuaian signifikan pada jenis BBM lainnya.

Idrus juga menilai, capaian ini tidak lepas dari kepemimpinan Prabowo yang dinilai tegas dan visioner dalam menetapkan arah kebijakan strategis.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, disebut mampu menjalankan peran eksekutorial secara efektif.

“Hal ini mencerminkan kapasitas Prabowo sebagai pengambil keputusan sekaligus arsitek kebijakan. Di sisi lain, Bahlil mampu menerjemahkan arahan presiden menjadi implementasi yang terukur dan efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Idrus berpendapat sinergi antara Presiden dan Menteri ESDM menunjukkan orkestrasi kebijakan yang solid, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan di lapangan.

Ia juga menyoroti langkah diplomasi energi yang dilakukan Prabowo bersama Bahlil, termasuk kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama energi dan mengamankan pasokan minyak mentah bagi Indonesia.

Menurut Idrus, langkah tersebut merupakan respons cepat pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk gangguan pada jalur pelayaran strategis.

“Ketika dunia menghadapi tekanan konflik geopolitik dan fluktuasi harga minyak, Indonesia tetap tenang. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil kepemimpinan kuat dan kebijakan yang terukur,” tegasnya.

Meski begitu, Idrus mengakui bahwa kebijakan menahan harga BBM membawa konsekuensi berupa meningkatnya beban subsidi. Namun, hal itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

“Kalau mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya, harga BBM pasti naik. Tapi pemerintah memilih melindungi masyarakat. Ini keberpihakan yang nyata,” tutupnya.*