Curigai Pengadaan Motor Listrik, DPR: Jangan-Jangan Pemilik Distributornya Orang BGN

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, mengungkapkan kecurigaannya terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menilai, pengadaan tersebut berpotensi tidak transparan dan membuka peluang adanya konflik kepentingan. Ia bahkan menduga adanya kemungkinan keterkaitan antara pihak internal BGN dengan distributor motor listrik yang terlibat.

“Jangan-jangan distributor motor ini dimiliki oleh orang dalam BGN sendiri, apalagi di dalamnya sudah disiapkan untuk kebutuhan dapur SPPG. Ini harus lebih transparan dan tepat sasaran,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9/4/2026.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Kita menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah sudah menyentuh Rp17 ribu per dolar AS, dan proyeksi sejumlah ekonom menyebut beberapa bulan ke depan bukan masa yang mudah bagi perekonomian kita,” ujarnya.

Charles juga mengingatkan bahwa Presiden telah menginstruksikan seluruh lembaga negara untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menyoroti bahwa banyak kementerian dan pemerintah daerah telah melakukan penghematan, bahkan hingga memangkas anggaran untuk program lain.

“Kalau kita lihat, hampir semua kementerian sudah melakukan efisiensi. Kepala daerah di seluruh Indonesia juga sudah mengeluhkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), salah satunya untuk mendukung program MBG ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengaku prihatin apabila anggaran dalam program MBG justru digunakan tidak tepat sasaran.

“Kita sangat sedih dan prihatin ketika lembaga lain sudah berupaya efisiensi, tetapi anggaran untuk MBG justru tidak digunakan secara tepat,” pungkasnya.*