Banggar DPR Minta Publik Tak ‘Kagetan’ Hadapi Dinamika Ekonomi Global

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, kondisi ekonomi nasional masih berada dalam koridor yang terkendali meskipun terdapat dinamika global yang memengaruhi nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.

Menurutnya, sejak awal tahun, pemerintah bersama otoritas keuangan telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Koordinasi intensif juga dilakukan antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna memantau perkembangan pasar serta menjaga kepercayaan investor.

Said menjelaskan, jika melihat asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, kondisi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price masih berada di bawah asumsi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau dihitung dari Januari sampai 9 Maret, rata-rata ICP kita masih sekitar 68,8 dolar AS per barel, atau masih di bawah asumsi makro APBN. Karena itu kita sebenarnya tidak perlu gaduh, tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12/3/2026.

Ia menjelaskan, Banggar DPR juga telah melakukan berbagai simulasi melalui stress test terhadap sejumlah indikator ekonomi. Hasilnya menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman.

Namun demikian, Said mengakui adanya tekanan dari sisi nilai tukar rupiah. Menurutnya, setiap pelemahan Rp100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat menambah beban defisit sekitar Rp800 miliar.

Selain itu, perubahan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif juga berpotensi menimbulkan efek rambatan pada pasar keuangan, meskipun peringkat utangnya sendiri belum mengalami perubahan.

“Setiap kenaikan yield 0,01 saja, dampaknya bisa langsung menambah defisit sekitar Rp1,9 triliun. Karena itu kita masih menunggu perkembangan berikutnya hingga Mei,” ujarnya.

Said menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal sosial penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

“Kalau kita bersatu padu, pemerintah, DPR, dan seluruh stakeholder, itu menjadi modal sosial kita untuk menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya.*