Sabtu, 04 April 2026
Menu

BoP Tak Hadirkan Perdamaian, MPR Minta Presiden Pertimbangkan Mundur Jadi Anggota

Redaksi
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3/3/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3/3/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, keberadaan Board of Peace (BoP) patut dipertanyakan apabila tidak mampu merealisasikan tujuan utamanya menghadirkan perdamaian. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari keanggotaan lembaga tersebut.

Menurut HNW, BoP sejak awal diklaim sebagai lembaga yang bertujuan menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina tetapi juga di berbagai kawasan konflik lainnya. Namun, ia menyoroti situasi terkini yang dinilai justru menunjukkan meluasnya konflik.

“Tapi ternyata justru sekarang yang menciptakan BoP malah mengembangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas lembaga atau badan perdamaian ini dipertanyakan. Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3/3/2026.

Ia menyinggung pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ormas Islam serta para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), yang menyatakan bahwa Indonesia siap mempertimbangkan opsi keluar dari BoP apabila lembaga tersebut tidak mampu menghentikan perang, menghadirkan bantuan kemanusiaan, serta menciptakan kondisi bagi kemerdekaan Palestina.

“Saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan komitmennya di pertemuan itu. Masuk BoP untuk menghentikan perang, untuk menghadirkan perdamaian, untuk membela Palestina merdeka. Tapi kalau yang terjadi justru perang dikobarkan di mana-mana, maka itu perlu dievaluasi,” ujarnya.

HNW juga menyebut, lebih dari 64 tokoh dan sekitar 60 organisasi kemasyarakatan telah menandatangani petisi yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Ia mengapresiasi aspirasi tersebut dan mendorong agar Presiden mempertimbangkannya secara serius.

“Jangan sampai keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang. Mestinya damai, malah terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari