Penutupan Selat Hormuz Jadi Alarm untuk Indonesia, Pengamat Desak Prabowo Fokus Stabilitas Domestik

FORUM KEADILAN – Pengamat dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, penutupan Selat Hormuz merupakan alarm serius bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi.

Menurut Hamdi, eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) telah berdampak langsung pada jalur strategis yang selama ini menjadi urat nadi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

“Penutupan Selat Hormuz bukan sekadar isu geopolitik jauh di Timur Tengah. Ia adalah alarm keras bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia,” ujar Hamdi kepada Forum Keadilan, Senin, 2/3/2026.

Ia menegaskan, dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih fokus pada konsolidasi kebijakan dalam negeri ketimbang agenda diplomasi seremonial.

Hamdi menyebut, Presiden Prabowo Subianto semestinya menempatkan stabilitas domestik sebagai prioritas utama di tengah ancaman dampak ekonomi global.

Secara ekonomi, kata Hamdi, dampak paling langsung dari penutupan Selat Hormuz adalah lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan dan kepanikan pasar.

Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM akan menghadapi dua pilihan sulit: memperbesar subsidi energi atau menaikkan harga BBM dalam negeri.

“Jika subsidi diperbesar, APBN akan tertekan dan ruang fiskal menyempit. Jika harga dinaikkan, daya beli masyarakat terpukul dan inflasi merambat ke sektor pangan serta transportasi,” katanya.

Ia menilai, efek berantai bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari kenaikan biaya logistik, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian biaya produksi bagi pelaku usaha.

Hamdi juga mengingatkan bahwa gejolak harga energi kerap menjadi pemicu instabilitas politik. Ketika masyarakat merasakan tekanan pada harga BBM dan bahan pokok, legitimasi pemerintah akan diuji.

“Dalam konteks demokrasi yang sensitif terhadap isu kesejahteraan, kelambanan membaca risiko global bisa diterjemahkan sebagai ketidaksiapan kepemimpinan,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial. Kelompok rentan seperti buruh harian, nelayan, petani kecil, dan pekerja sektor informal disebut akan menjadi pihak yang paling terdampak.

Ia menilai, tanpa kebijakan yang tepat sasaran, situasi ekonomi yang tertekan dapat memicu keresahan sosial dan membuka ruang bagi sentimen populisme.

Hamdi mendorong pemerintah segera memperkuat cadangan energi strategis, mengamankan kontrak pasokan alternatif di luar kawasan Teluk, serta menyiapkan skema subsidi yang adaptif dan tepat sasaran.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi erat antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, Kementerian Perdagangan, Dan Bank Sentral.

“Diplomasi tetap penting, tetapi diplomasi yang efektif harus berakar pada kepentingan domestik yang jelas. Kepemimpinan di masa genting diukur dari kecepatan membaca ancaman dan ketegasan merumuskan respons,” kata Hamdi.

Menurut dia, Indonesia memang tidak dapat mengendalikan konflik di Timur Tengah, tetapi dapat mengendalikan kesiapan ekonominya sendiri.

“Penutupan Selat Hormuz adalah ujian manajemen krisis yang nyata. Lindungi stabilitas domestik terlebih dahulu, baru berbicara tentang panggung dunia,” ujarnya.*