Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Terus Menurun

FORUM KEADILAN – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menurun. Berdasarkan hasil survei nasional terbaru Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen.

Survei tersebut digelar pada 14-20 Agustus 2026. Angka kepuasan itu terus menurun dibandingkan hasil survei pada Oktober 2025 sebesar 78,1 persen; Maret 2026 sebesar 74,1 persen; Mei 2026 sebesar 72,2 persen; dan Juli 2026 sebesar 58,4 persen.

“Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam siaran pers tertulis, Selasa, 1/9/2026.

Survei Poltracking melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi. Responden dipilih menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Poltracking mengidentifikasi sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pertama, tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sebanyak 44,3 persen responden menilai mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi persoalan paling krusial saat ini,” tukas Hanta Yuda.

Sebanyak 62,5 persen responden juga mengaku pengeluarannya meningkat dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, 57,3 persen menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.

Kedua, persoalan program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan publik.

“Sebanyak 49,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Bahkan, 44,6 persen responden menginginkan program MBG dihentikan,” ujarnya.

Sementara untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak 55,6 persen responden meragukan program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Ketiga, terkait kinerja menteri dan komunikasi pemerintah. Tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri dan pejabat kabinet hanya mencapai 47 persen.

“Sebanyak 51,9 persen responden juga menilai Presiden Prabowo perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak dinilai perlu dievaluasi, yakni 30,8 persen, disusul bidang hukum dan HAM sebesar 22 persen,” jelas Hanta Yuda

Poltracking juga mencatat adanya penilaian bahwa komunikasi pemerintah kurang transparan dan cenderung defensif.

Tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum hanya mencapai 44,8 persen. Sementara kepuasan terhadap pemberantasan korupsi berada di angka 46,6 persen.

Poltracking menilai banyaknya pejabat yang terjerat perkara hukum serta rivalitas antarlembaga turut memengaruhi citra pemerintah di mata publik.

Kelima, persoalan checks and balances serta persepsi disharmoni antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Sebanyak 58,5 persen responden menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Di sisi lain, Poltracking mencatat adanya persepsi publik mengenai sinyal disharmoni antara Prabowo dan Gibran.

Atas temuan tersebut, Poltracking memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kinerja sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Pertama, pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat dan memperluas jaring pengaman sosial, termasuk melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah juga disarankan menahan kenaikan pajak, harga BBM, dan tarif tol.

Kedua, pemerintah diminta mengevaluasi program prioritas, khususnya MBG. Poltracking merekomendasikan audit program tersebut secara menyeluruh serta memprioritaskan pelaksanaannya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Poltracking juga menyebut opsi mengonversi program tersebut menjadi BLT gizi sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Ketiga, melakukan reshuffle kabinet dengan mempertimbangkan figur teknokrat profesional dan berintegritas, khususnya di bidang ekonomi serta hukum.

Keempat, pemerintah diminta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan menindak tegas oknum bermasalah di institusi penegak hukum.

Kelima, memperkuat fungsi checks and balances serta menjaga hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Poltracking menilai keberadaan partai di luar pemerintahan, seperti PDI-P, NasDem, dan PKS, dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden juga dinilai perlu diperjelas untuk mencegah munculnya persepsi disharmoni di tengah masyarakat.*