DPR Dukung Penegakan Hukum Karhutla Kalimantan untuk Beri Efek Jera

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal, merespons peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan yang kian meluas. Ia mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Cucun menilai, pemerintah tidak boleh memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan. Menurutnya, karhutla yang terjadi dari tahun ke tahun perlu ditelusuri secara serius, termasuk pihak yang memiliki peran dalam memicu kebakaran.

“Kita mengapresiasi ketegasan pemerintah tidak mentolerir karena dari tahun ke tahun karhutla itu seperti yang disampaikan ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24/8/2026.

Ia pun mendukung upaya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti menjadi penyebab karhutla. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan efek jera sehingga praktik pembakaran hutan tidak kembali terjadi.

“Kita dukung pemerintah untuk penegakan hukum yang sebetul-betulnya biar ada efek jera, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan melakukan pembakaran yang korbannya semua bisa masyarakat di lingkungan satu pulau saja kena, kemudian juga kita hubungan sama negara lain nggak baik,” ujarnya.

Terkait adanya wacana lahan hutan yang terbakar kemudian dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit, Cucun menegaskan bahwa DPR mendukung pemerintah untuk menindak siapa pun yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

“Ya itu tadi, siapa pun, buat apa, kita dukung pemerintah yang ingin menegakkan hukum siapa penyebabnya,” tegasnya.

Cucun juga mendukung imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada kepala daerah agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menilai, langkah pencegahan tersebut penting untuk mengantisipasi dampak karhutla yang lebih luas.

“Baguslah, kita antisipasi hal terburuk seperti demikian. Arahan Pak Tito harus diikuti juga,” pungkasnya.*