Bantah Kerja Sama dengan 39 Homeless Media, Bakom RI: Mitra Itu Hubungan Umum Saja

FORUM KEADILAN – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) RI Kurnia Ramadhana, membantah adanya kerja sama antara Bakom RI dengan Indonesian New Media Forum (INMF) maupun 39 homeless media yang sebelumnya disebut Kepala Bakom RI Muhammad Qodari, dalam konferensi pers pada Rabu, 6/5/2026.

Kurnia menegaskan, hingga saat ini tidak terdapat kontrak ataupun bentuk kerja sama resmi antara Bakom dengan INMF maupun media-media yang tercantum dalam dokumen INMF.

“Pada saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apa pun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 8/5.

Ia menjelaskan, istilah “mitra” yang sempat digunakan lebih merujuk pada hubungan umum antara media dan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurutnya, media membutuhkan informasi dan pemerintah juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik secara luas.

Kurnia juga menyoroti perubahan lanskap media dalam beberapa dekade terakhir. Sebab, perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis media baru di luar media konvensional.

“Bakom melihat bahwa realitas media saat ini sudah sangat berubah dan berkembang dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat ini setidaknya ada empat jenis media, yakni media konvensional, new media, media sosial, dan media DFK atau Disinformasi, Fitnah, Kebencian,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bersama adalah keberadaan media DFK itu sendiri yang dinilai dapat merusak kualitas informasi publik.

Lebih lanjut, Kurnia memastikan Bakom tetap menghormati independensi media, baik media konvensional maupun new media. Ia menyebut, pertemuan yang dilakukan dengan sejumlah pelaku new media hanya bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.

“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” tegasnya.

Kurnia menambahkan, apabila terdapat penyebutan ataupun framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal Bakom.

Menurutnya, Bakom memandang new media sebagai bagian penting dalam ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing.

“Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat,” tutupnya.*