Hindari Kadin Berperan Sebagai Calo untuk Memenuhi Kebutuhan Telur Dapur MBG
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Kebutuhan sekitar 700 juta telur per bulan untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, membutuhkan dukungan investasi besar dan efisiensi produksi. Untuk itu, Kadin sedang menjajaki kerja sama strategis dengan pengusaha telur dan industri unggas Cina. Anindya Bakrie melihat adanya peluang besar dari kerja sama dengan Cina, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Indonesia butuh inovasi dan terobosan baru, termasuk penyertaan mitra luar negeri.
Pernyataan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie untuk menyertakan investor asing dalam memenuhi kebutuhan telur bagi dapur MBG tidak saja menelanjangi buruknya kinerja Kadin dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi langkah Kadin tersebut tidak relevan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang dikenal dengan konsep Prabowonomic. Pemenuhan kebutuhan 700 juta telur sebulan untuk dapur MBG, seyogianya dipandang sebagai peluang Kadin untuk mendorong pemberdayaan dan pelatihan UMKM dalam rangka membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun internasional, serta memfasilitasi promosi dan branding.
Solusi instan Kadin dengan menyertakan investor Cina, patut diduga sebagai bentuk pengingkaran Kadin dalam mengemban tanggung jawabnya terhadap UMKM. Menurut para pakar ekonomi dan pengamat kebijakan, solusi yang ditawarkan Kadin adalah bisnis yang hanya mengejar rente (rent seeking). Kegiatan bisnis rent seeking adalah aktivitas yang merugikan perekonomian secara keseluruhan karena tidak menciptakan nilai tambah (produksi baru), melainkan hanya memindahkan kekayaan dari pihak lain ke pemburu rente melalui manipulasi lingkungan sosial atau politik.
Rencana langkah tersebut membuktikan Kadin gagal paham memaknai sasaran strategis dari program MBG dengan multiplier effect. Program MBG di samping meningkatkan gizi masyarakat, tetapi yang terpenting mampu menstimulir tumbuhnya ekonomi rakyat, melalui penyerapan produk lokal dan terciptanya perputaran uang di desa.
Ketua Umum Kadin seharusnya terpacu setelah dihadapkan dengan tantangan sekaligus peluang pemenuhan kebutuhan 700 juta butir telur untuk dapur MBG. Selama ini, lambannya Kadin dalam membangun kapasitas UMKM, penyebabnya selalu dituding UMKM yang lemah dalam permodalan.
Mengapa kita tidak pernah berani jujur untuk menuding Kadin sebagai organisasi yang berisi para pengusaha padat modal, tetapi miskin mental pejuang. Bahkan, tidak sedikit anggota Kadin yang mengeksploitasi organisasi itu sendiri untuk mengais limbah pembangunan.
Kadin lebih sering menuntut relaksasi bisnis dari pemerintah untuk mengatasi tekanan ekonomi. Tidak muluk-muluk, publik menuntut Kadin harus mengedepankan kultur pengusaha pejuang, bukan pengusaha pecundang. Kadin harus berdiri di barisan terdepan untuk mengayomi bukan menzalimi UMKM. Kadin harus diawaki oleh para pengusaha yang senantiasa memberi bukan mencuri.*
