JK Ungkit Jasa kepada Jokowi, Golkar: Biarkan Sejarah Menjawab

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), yang mengungkit perannya dalam kemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi kepala negara.

Menurut Idrus, dalam situasi kebangsaan saat ini yang dipengaruhi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, para tokoh bangsa seharusnya berkontribusi menjaga suasana tetap kondusif, bukan justru memunculkan polemik baru di ruang publik.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah kontribusi untuk menciptakan situasi yang kondusif. Jangan malah menimbulkan masalah baru,” katanya, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 23/4/2026.

Ia menilai, polemik kerap muncul ketika para tokoh saling mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam suatu peristiwa politik, termasuk dalam konteks pemilihan presiden. Padahal kata Idrus, penilaian atas peran dan kontribusi setiap tokoh sebaiknya diserahkan kepada sejarah.

“Saya kira biarlah sejarah yang menilai apa peranan dan jasa tokoh tersebut. Tidak perlu kita mengklaim sendiri,” katanya.

Idrus menegaskan, klaim sepihak justru berpotensi bertentangan dengan logika publik. Ia menyebut, jika ada tokoh yang menyatakan dirinya paling berperan, hal itu bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat.

“Kalau ada pihak yang mengklaim dirinya paling berjasa, itu justru bertentangan dengan suasana kebatinan rakyat. Dampaknya, kepercayaan publik bisa semakin menurun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para tokoh bangsa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa seorang tokoh semestinya mampu menempatkan diri sebagai panutan, bukan terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif.

“Kita ini harus menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Jangan sampai malah terjebak dalam perdebatan yang tidak jelas ujungnya,” jelasnya.

Idrus juga menyoroti kecenderungan munculnya perdebatan terbuka antar tokoh yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai, kondisi tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap elite. Ia menambahkan, secara psikososial politik, masyarakat cenderung bersikap sebaliknya terhadap klaim yang disampaikan tokoh publik.

“Kalau Anda mengatakan saya bersih, logika masyarakat akan melakukan langkah-langkah mengatakan bahwa Anda kotor,” katanya.

Oleh karena itu, ia kembali menekankan pentingnya sikap menahan diri dari para tokoh nasional demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

“Untuk menciptakan situasi Indonesia yang kondusif, mari kita menahan diri. Biarlah sejarah yang memberikan penilaian atas peran kita masing-masing,” tutupnya.*