Golkar Tekankan Tak Relevan dengan Usulan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol ala KPK

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik maksimal dua periode.

Sarmuji menyebut, Partai Golkar tidak merasa risau dengan wacana tersebut. Menurutnya, pola kepemimpinan di Golkar selama ini berjalan dinamis dengan pergantian yang rutin di setiap periode.

“Sebenarnya Golkar tidak risau dengan isu itu, karena kepemimpinan di Golkar ajeg berganti setiap periode. Bahkan hingga saat ini belum ada satu pun orang yang bisa menjabat sampai dua kali penuh di Partai Golkar,” katanya, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 23/4/2026.

Ia menilai, jika pembatasan dua periode diberlakukan, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi Golkar.

“Kalau dibatasi dua periode, itu sebenarnya isu yang tidak terlalu mengena (relevan) di Golkar,” lanjutnya.

Meski begitu, Sarmuji menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada batasan masa jabatan, melainkan pada kualitas demokrasi internal partai.

“Yang utama adalah bagaimana demokrasi internal di sebuah partai itu berkualitas. Kalau demokrasi internal itu berkualitas, kita tidak akan tergantung pada satu sosok saja,” jelasnya.

Menurutnya, demokrasi internal yang sehat akan membuka ruang bagi beragam gagasan yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini dinilai lebih penting dibanding sekadar mengatur batas periode kepemimpinan.

“Isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode. Meskipun sekali lagi, kami tidak ada masalah seandainya ada batasan dua periode,” tutupnya.*