Rabu, 15 April 2026
Menu

Menhaj Sebut ‘War Tiket’ Haji Masih Wacana, Jemaah Sudah Antre Tak Usah Khawatir

Redaksi
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14/4/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14/4/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa wacana mekanisme “war tiket” ibadah haji yang belakangan menjadi sorotan publik masih dalam tahap pembahasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Menurut Gus Irfan, ide tersebut muncul sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia. Namun ia menekankan, konsep tersebut masih sebatas wacana yang memerlukan kajian mendalam.

“Ini masih wacana panjang yang harus dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi VIII DPR, pelaku bisnis haji, dan juga jemaah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14/4/2026.

Ia memastikan bahwa tidak ada rencana untuk menghapus antrean yang sudah berjalan. Jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun tetap akan diprioritaskan sesuai sistem yang berlaku saat ini.

“Tidak ada penghapusan antrean. Jemaah yang sudah menunggu 5, 10, bahkan 15 tahun tetap aman. Ini hanya upaya mencari terobosan agar antrean bisa dipangkas,” ujarnya.

Gus Irfan juga menyampaikan, pembahasan terkait skema baru akan terus berjalan, namun belum tentu dapat diterapkan dalam waktu dekat. Ia bahkan meragukan skema baru bisa diberlakukan pada 2027 meskipun pemerintah tetap berupaya menghadirkan inovasi untuk mempercepat pengurangan antrean.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, skema yang tengah dikaji kemungkinan tidak akan menggunakan kuota reguler, melainkan alternatif di luar kuota tersebut. Namun, istilah “war tiket” sendiri dinilai kurang tepat dan masih bisa berubah seiring pembahasan berlangsung.

Terkait usulan DPR untuk memanfaatkan kuota dari negara tetangga, Gus Irfan mengakui opsi tersebut pernah dijajaki. Namun, pemerintah Arab Saudi disebut belum sepenuhnya membuka peluang untuk skema tersebut.

“Memang sudah pernah kita coba, tetapi pemerintah Saudi tampaknya belum terlalu terbuka. Ke depan, kita akan coba komunikasikan kembali,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari