Prabowo Presiden dengan Tugas Pemangku Raja

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen

FORUM KEADILAN – Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, tidak serta merta meredakan keresahan publik, dalam menghadapi tata kelola pemerintahan yang porak poranda, oleh kekuasaan sebelumnya. Kemenangan Prabowo yang menggandeng Gibran sebagai wakil presiden (wapres), tidak saja mengurangi bobot nilai kemenangan, tetapi telah meninggalkan pertanyaan publik tentang keberlanjutan sepak terjang dinasti Jokowi.

Berbagai peristiwa pasca pelantikan Prabowo sebagai presiden, memberikan sinyal kuatnya intervensi kekuasaan lama dalam pemerintahan Prabowo. Mulai dari penetapan Kabinet Merah Putih yang masih didominasi oleh muka lama legasi Jokowi, dengan track record penuh dengan kontroversi kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mempertahankan para pejabat di jajaran institusi hukum dan pertahanan yang selama ini dikenal dengan nama geng Solo. Konfigurasi potret pemerintahan Prabowo, kental dengan aroma Jokowi. Jika dianalogikan sebuah orkestra, Prabowo adalah konduktor yang mengatur harmoni dan tempo musik, tetapi para pemain musik tetap memainkan irama atau langgam Jokowi.

Hampir memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, kontroversial kebijakan Presiden Prabowo demi mengamankan kepentingan Jokowi dan kroninya mendapat kritik keras berbagai kalangan, karena dipandang kontradiktif dengan komitmen penegakan hukum dan melemahkan pembangunan demokrasi. Kasus menyolok yang merongrong kewibawaan presiden di antaranya, fufufafa adalah akun yang diduga milik Gibran, berisi tentang tayangan yang melecehkan Prabowo dan keluarganya. Kasus kereta cepat Whoosh yang terbukti merugikan keuangan negara dan diduga melibatkan Jokowi, dinyatakan oleh Prabowo kasus utang kereta cepat akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Maraknya bukti keterlibatan Jokowi dalam korupsi kroninya. Menghadapi dinamika cawe-cawe Jokowi dan desakan publik agar Prabowo keluar dari jeratan legasi Jokowi, ternyata tidak mendapat respons dari Presiden Prabowo. Bahkan, Prabowo dalam beberapa kesempatan menunjukan kedekatan dengan Jokowi. Teriakan yel-yel “hidup Jokowi” dan pernyataan “Jokowi adalah guru politik”, bukan sekadar basa-basi politik, tetapi refleksi dari sikap politik Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Fenomena deep states adalah realitas politik yang tidak dapat dihindari oleh Prabowo. Kapasitasnya sebagai presiden, semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan konstitusi. Tetapi, beban politik yang diemban Prabowo adalah memainkan peran “pemangku raja” dalam rangka mengawal, mengamankan, dan menggolkan suksesi putra mahkota merebut kekuasaan negara. Oleh sebab itu, ekspektasi publik untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran di era pemerintahan Prabowo melalui mekanisme formal, ibarat pungguk merindukan bulan. Alih-alih memberi koridor politik bagi tuntutan publik untuk memakzulkan Gibran, Presiden Prabowo justru membiarkan dirinya menjadi “martir” demi mengantar Gibran untuk merebut kekuasaan negara dalam perhelatan demokrasi 2029. Shadow government di bawah kendali Jokowi, secara simultan dan terukur terus membangun basis-basis kekuatan massa dan memperkuat kapasitas partai politik pendukung, melalui berbagai kegiatan konsolidasi organisasi. Shadow government juga memegang kendali atas institusi hukum dalam rangka memberangus semua aktivitas politik yang menjegal Gibran.

Di tengah meningkatnya suhu politik nasional, dipicu oleh beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang dipandang inkonstitusional dan mengabaikan kepentingan publik, konfigurasi politik nasional, mulai menunjukan adanya pergeseran isu sentral yang mengarah kepada tuntutan lengserkan Presiden Prabowo. Sementara dipihak lain, Wapres Gibran mulai “diamankan’’ dari berbagai program-program sensitif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dapat memperburuk citra politiknya, serta menahan diri untuk tidak terlibat dalam berbagai polemik di media.

Pada saat bersamaan, mesin politik Gibran mulai dipanaskan, ditandai oleh terbentuknya Laskar Gibran di seluruh wilayah Indonesia, hingga tingkat kabupaten/kota. Kubu Gibran juga meningkatkan penguasaan media sosial dengan ujung tombak Youtuber Nusantara. Upaya memperkuat legitimasi Gibran secara terukur dilakukan oleh tokoh politik papan atas, seperti pernyataan Sufmi Dasco Ahmad pada sesi wawancara dengan salah satu media mainstream mengatakan, Prabowo meminta hingga lima kali kepada Jokowi agar Gibran berkenan sebagai cawapres.

Membaca konfigurasi peta kekuatan politik nasional terkini, Gibran sesungguhnya adalah kekuatan politik riil yang siap untuk bertanding di perhelatan politik 2029. Bahkan, Gibran digadang-gadang akan disandingkan dengan politisi senior kader Partai Gerindra dalam rangka memperkokoh dominasi politik sebagai single majority. Kehadiran Partai Gerindra dalam inner circle kekuasaan, tentunya menjadi pelipur lara bagi Prabowo. Apa pun peta kekuatan politik hari ini, tetap saja political forecasting sebagai sesuatu yang sulit diprediksi, karena kuatnya pengaruh faktor-faktor seperti persaingan antara politik dinasti dengan politik identitas, antara modal sosial dengan modal ekonomi, serta potensi kekerasan politik yang akan mempengaruhi dukungan politik. Nampaknya, rakyat harus memiliki keyakinan bahwa sebesar apa pun kejahatan tidak akan bisa kuasa, tapi sekecil apa pun kebaikan insyaallah tidak akan binasa.*