Adian PDI Perjuangan Tantang Seskab Debat Anggaran MBG, Gerindra: Adu Argumen dengan Ketua Banggar Saja

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, yang mempertanyakan sumber dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Teddy Indra Wihaya, hingga berujung pada tantangan adu debat.

Habiburokhman menilai, alih-alih menantang debat Seskab, Adian sebaiknya lebih dahulu menantang Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga rekan separtainya, Said Abdullah. Ia bahkan menyebut akan lebih menarik jika Adian berdebat dengan dirinya sendiri sebagai anggota DPR yang turut menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN,” katanya dalam keterangan, Rabu, 4/3/2026.

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR, termasuk Adian Napitupulu, telah menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan program MBG. Oleh karena itu, ia menilai, polemik soal sumber anggaran tidak lagi relevan untuk diperdebatkan.

Habiburokhman menegaskan, nilai seorang politisi terletak pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi antara sikap dan ucapan. Ia mengingatkan agar perdebatan politik tidak sekadar menjadi ajang mencari panggung.

“Jangan karena napsu cari panggung membuat kita membabi buta,” tegasnya.

Secara faktual, kata Habib, masuknya MBG dalam anggaran pendidikan memiliki dasar yang kuat karena penerimanya adalah para siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Ia juga memastikan, tidak ada alokasi yang lebih penting dihapus demi mendanai program tersebut.

“Yang ada adalah penghapusan kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut,” katanya.

Habiburokhman menyebut MBG sebagai program terbaik dan sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Ia menambahkan, pembahasan dan persetujuan anggaran telah selesai karena sudah disepakati bersama.

“Sekarang tinggal kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” pungkasnya.*