Pengamat: Keterkaitan Partai Gerakan Rakyat dengan Anies Baswedan Jadi Daya Tarik Sekaligus Tantangan

FORUM KEADILAN – Pengamat Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menanggapi terkait pengumuman transformasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat menjadi partai politik yang dilaksanakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Minggu, 18/1/2026 lalu.

Ginting menilai, langkah ini menandai babak baru dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 dan juga menghadirkan satu nama yang segera menarik perhatian publik, yakni Anies Baswedan.

“Langkah ini tidak hanya mencerminkan kecenderungan klasik dalam politik Indonesia, yakni pergeseran sosial ke arena elektoral. Tetapi juga menghadirkan satu nama yang segera menarik perhatian publik: Anies Baswedan,” ungkap Ginting dalam keterangannya, Senin, 19/1/2026.

Ia memandang bahwa hadirnya Anies Baswedan dalam forum tersebut menjadikan transformasi Gerakan Rakyat sarat akan makna politik. Keterkaitan dengan Anies pun membuka ruang spekulasi terkait arah kekuatan politik baru menjelang Pemilu 2029.

“Secara historis, perubahan ormas menjadi partai politik bukanlah fenomena baru dalam demokrasi Indonesia. Jalur ini sering ditempuh ketika sebuah gerakan merasa ruang pengaruhnya terbatas jika hanya bergerak di wilayah sosial dan moral. Politik elektoral menawarkan dua hal yang tidak dimiliki ormas: kekuasaan formal dan akses kebijakan,” ujar Ginting.

Ginting menjelaskan, dalam konteks Gerakan Rakyat, transformasi dapat dibaca sebagai kesadaran bahwa advokasi nilai, gagasan perubahan, dan kritik terhadap status quo membutuhkan saluran institusional.

Dengan demikian, transformasinya menjadi partai politik memungkinkan gagasan tersebut masuk ke parlemen, pemerintah daerah, bahkan kontestasi nasional.

“Perubahan bentuk ini merupakan langkah rasional dalam kalkulasi politik jangka panjang,” katanya.

Akan tetapi, langkah tersebut juga memiliki konsekuensi. Ketika sudah berubah menjadi partai, maka Gerakan Rakyat tidak lagi bisa berdiri di atas posisi nertral moral. Nantinya, ia akan berhadapan dengan realitas kompromi, negosiasi kepentingan dan juga pragmatisme politik. Hal-hal tersebutlah yang sering kali menjadi batu sandungan idealisme gerakan.

“Nama Anies Baswedan menjadi variable kunci dalam membaca langkah ini. Meskipun tidak menempati jabatan struktural, kehadirannya sebagai tokoh yang diasosiasikan dengan Gerakan Rakyat memiliki nilai politik yang besar. Dalam politik Indonesia yang masih sangat berorientasi pada figur, legitimasi personal sering kali lebih kuat dibandingkan institusi,” jelas Ginting.

Ginting menyebut, relasi Anies terhadap Gerakan Rakyat tampak dibiarkan dalam wilayah abu-abu. Walaupun tidak sepenuhnya formal, namun cukup dekat untuk menciptakan asosiasi kuat di benak publik. Strategi seperti ini, menurutnya, memberikan dua keuntungan.

“Pertama, partai memperoleh daya tarik elektoral dari figur populer tanpa harus menanggung risiko personalisasi penuh. Kedua, Anies tetap memiliki fleksibilitas politik, tidak terikat langsung pada satu kendaraan,” ujar Ginting.

Namun, strategi ini juga mengandung risiko, yaitu ketergantungan simbolik pada Anies dapat membuat partai menjadi sulit untuk membangun indentitasnya sendiri.

Ginting memandang, jika kelak Anies mengambil jarak atau memilih jalur politik lain, maka Gerakan Rakyat berpotensi kehilangan magnet utamanya.

“Inilah dilema klasik partai berbasis figur. Kuat di awal, rapuh dalam institusionalisasi,” cetusnya.

“Transformasi dari ormas menjadi Partai Gerakan Rakyat sulit dilepaskan dari horizon Pemilu 2029. Meski masih jauh, pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa persiapan menuju kontestasi nasional dimulai sejak dini,” lanjut Ginting.

Ginting menjelaskan bahwa partai baru juga membutuhkan waktu panjang untuk membangun struktur, kaderisasi, dan basis pemilih yang solid. Dalam konteks tersebut, Partai Gerakan Rakyat memposisikan diri sebagai alternatif bagi pemilih yang kecewa terhadap partai-partai lama.

“Narasi perubahan, politik bersih, dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi modal awal. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada pembuktian. Apakah narasi tersebut bisa diterjemahkan ke dalam praktik politik yang konsisten?” katanya.

Selain itu, kata Ginting, sistem kepartaian Indonesia yang komprehensif dengan ambang batas parlemen menuntut kerja organisasi yang serius. Tanpa konsolidasi dan mesin partai yang kuat, idealism mudah kandas di hadapan realitas elektoral.

Di sisi lain, munculnya partai baru juga mencerminkan fragmentasi politik pasca-2024. Gerakan Rakyat mencoba mengisi celah dalam koalisi besar yang terbentuk pada pemilu sebelumnya. Celah ini menyisakan ruang untuk kelompok yang merasa tak terakomodasi.

Gerakan Rakyat menawarkan rumah politik baru bagi segmen pemilu tertentu. Namun, fragmentasi ini sekaligus memperkuat kecenderungan politik berbasis figur. Partai baru sering kali lahir bukan dari diferensiasi ideologi yang tajam, melainkan kebutuhan kendaraan bagi tokoh tertentu.

“Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan,” cetus dia.

Ginting memandang, jika tidak diimbangi dengan platform kebijakan yang jelas dan konsisten, maka partai seperti ini berisiko menjadi sekadar alat transaksional belaka.

“Apa pun, secara politik transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik adalah langkah strategis yang mencerminkan dinamika politik Indonesia yang terus bergerak,” ujar dia.

“Keterkaitan dengan Anies Baswedan memberi daya tarik sekaligus tantangan tersendiri. Ke depan, keberhasilan partai ini tidak hanya ditentukan oleh popularitas figur, tetapi oleh kemampuannya membangun institusi, memperluas basis sosial, dan menjaga konsistensi antara gagasan dan tindakan,” sambung Ginting.

Menurutnya, lahirnya partai baru dalam demokrasi selalu patut diapresiasi sebagai bagian dari kebebasan berserikat. Namun, publik juga berhak bersikap kritis.

“Apakah partai ini akan menjadi alat perjuangan kepentingan rakyat, atau sekadar episode baru dalam siklus personalisasi politik Indonesia. Waktu dan kerja politik yang nyata akan menjadi penentu jawabannya,” tutupnya.

Diketahui, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat dalam Rakernas I yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Minggu, 18/1.

Pimpinan Sidang Rakernas Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan mengatakan bahwa keputusan mendirikan partai politik itu adalah hasil musyawarah mufakat seluruh peserta Rakernas yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Setelah bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata mufakat dari seluruh peserta Rapat Kerja Nasional I Gerakan Rakyat pada sidang pleno pertama untuk menetapkan sebagai berikut,” kata Ridwan.

“Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju?” tambahnya.

Dalam Rakernas itu, Gerakan Rakyat juga menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2026-2031.

Selain itu, Rakernas mengamanatkan Sahrin untuk membentuk dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan demikian sah Bung Sahrin Hamid sebagai Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat,” pungkas Ridwan.

Gerakan Rakyat juga berharap agar Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid saat menyampaikan pidato perdana setelah ormas tersebut resmi bertransformasi menjadi partai politik.

“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin.

Ia menegaskan, deklarasi Partai Gerakan Rakyat adalah bagian dari ikhtiar menghadirkan alat perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat lahir dari semangat kolektif para anggota yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan satu tekad yang sama.

“Ini tentunya adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap sebuah kekuatan politik alternatif, sebuah kekuatan partai politik alternatif, sebuah alat perjuangan alternatif yang lahir dari orang-orang kecil, yang lahir dari orang-orang biasa,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan mendirikan partai politik adalah langkah besar yang diambil Gerakan Rakyat setelah melalui proses panjang sejak 2023.

“Kita mengawali dari 2023, kemudian 2024, 2025 kita mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” tandasnya.*