Menhan Meradang Lihat Bandara Tanpa Perangkat Negara

FORUM KEADILAN – Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina membongkar kengerian di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan, ada bandara di Morowali yang tak tersentuh pemerintahan Indonesia.

Bahkan, kata Edna, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sampai menyindir keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah yang tidak memiliki kehadiran otoritas negara meski telah beroperasi sejak tahun 2019. Diketahui, bandara tersebut mulai beroperasi pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Saya baru ternyata ada bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Ini disampaikan Pak Sjafrie (Menhan) kemaren waktu meninjau latihan itu,” kata Edna di Podcast Madilog Forum Keadilan TV, Senin, 24/11/2025.

Adapun latihan yang dimaksud ialah Latihan Terintegrasi 2025 yang diikuti oleh Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang mengusung tema ‘Perebutan Pangkalan Udara’.

Edna mengatakan bahwa saat itu, Menhan Sjafrie menegaskan tidak boleh ada negara di dalam negara. Untuk itu, Sjafrie akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa di Morowali itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya barang,” tambahnya.

Edna menilai, absennya aparat negara menimbulkan kejanggalan serius, terutama terkait aspek pertahanan dan keamanan nasional. Ia memandang bahwa pemerintah daerah, Bea Cukai, Kementerian Imgrasi hingga Kepolisian terkesan berdiam diri.

Ia menduga ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni aparat tidak melakukan apa-apa, atau memang tidak bisa melakukan apa-apa.

“Itu kita enggak tahu, tapi yang jelas apakah mereka ini ada kepentingan mereka atau ada tekanan dari luar. Kalau ada tekanan dari IMIP kenapa mereka mau ditekan? Kalau tekanan dari Jakarta kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Dirinya lantas membandingkan IMIP dengan kawasan industri lain yang memiliki bandara khusus namun tetap terbuka terhadap pengawasan publik.

Ia mencontohkan tambang Freeport Papua yang memiliki bandara Moses Kilangin dan Bandara Dhoho milik Perusahaan Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur yang turut terbuka bagi publik.

Edna mempertanyakan proses perizinan maupun pengoperasian bandara tersebut. Menurutnya, IMIP telah beroperasi sejak 2010–2011, namun berkembang pesat di era Jokowi.

“Ya itu terjadi sejak 2019, di IMIP sendiri kan ada sejak 2010-2011. Tapi kemudian dikembangkan zaman Pak Jokowi,” katanya.

Ia juga sempat menyinggung terkait Bandara IMIP yang disebut menjadi pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) asal Cina, terutama saat masa pemerintahan Jokowi.

“Ya betul (sempat jadi isu di era Jokowi), banyak TKA Cina kerah biru. Setahu saya perlahan-lahan berangsur angsur banyak orang Indonesia. Tapi untuk level menengah ke atas banyak dari Cina,” katanya.

Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, terdapat bandara di Indonesia yang tak memiliki perangkat negara sama sekali.

“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie di Morowalli, Kamis, 20/11.*