JPPI Desak Presiden Hentikan Program Makan Bergizi Gratis, Sebut Ribuan Anak Keracunan
FORUM KEADILAN – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini muncul setelah kasus dugaan keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program tersebut kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut, program MBG telah menimbulkan korban yang meluas. Hingga pertengahan September 2025, pemantauan JPPI mencatat sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan setelah menyantap hidangan dari program MBG.
“Jumlah ini bisa lebih besar karena banyak sekolah dan pemerintah daerah menutupi kasus. Fakta ini menunjukkan program MBG sudah gagal melindungi anak, bahkan berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa,” ujar Ubaid melalui pesan singkat kepada Forum Keadilan, Kamis, 18/9/2025.
Menurut Ubaid, pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik slogan ‘zero incident’. Ia menegaskan, insiden yang berulang di banyak daerah bukanlah kesalahan teknis semata, melainkan kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik.
“Kami tidak tega melihat anak-anak dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa,” ujarnya.
Ubaid bahkan menyebut tragedi MBG sebagai ‘darurat kemanusiaan nasional’. Program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa, menurut JPPI, justru menjerumuskan mereka dalam penderitaan.
“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau serius melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” kata Ubaid.
Dalam pernyataannya, JPPI mendesak Presiden untuk:
- Menghentikan sementara program MBG
- Melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN
- Mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program.*
Laporan oleh: Muhammad Reza
