Puan: Selain Garis Tangan, Pemilu Ditentukan Campur Tangan dan Buah Tangan

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dinamika pelaksanaan pemilu di Indonesia yang kerap memunculkan polemik, baik saat maupun setelah proses pemungutan suara. Dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan menyampaikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia tak lepas dari berbagai faktor penentu.

“Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan,” katanya, Jumat, 15/8/2025.

Menurutnya, semua orang memiliki ‘garis tangan’ atau nasib yang ditentukan Tuhan, namun tidak semua memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk ‘ikut campur tangan’ atau ‘memberikan buah tangan’ dalam menentukan arah demokrasi. Hal itu, tegas Puan, menjadi kritik sekaligus otokritik bagi perbaikan sistem Pemilu.

“Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, melainkan demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara,” ujarnya.

Puan juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berakar pada sila keempat Pancasila, yakni ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

Demokrasi Pancasila, lanjutnya, harus mengedepankan gotong royong, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan musyawarah yang berlandaskan kebijaksanaan demi kebaikan seluruh rakyat.

Dalam pidatonya, Puan juga menekankan peran strategis partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Ia mengingatkan bahwa partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, melainkan institusi perjuangan yang harus tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat.

“Partai politik harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Namun, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan partai politik sangat bergantung pada sistem politik, khususnya sistem pemilu, yang benar-benar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem pemilu tidak mendukung, maka suara rakyat berisiko terdistorsi,” pungkasnya.*