Jumat, 15 Agustus 2025
Menu

Gerindra Sebut Bupati Pati Sudah Ditegur Partai hingga Presiden

Redaksi
Bendahara Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bendahara Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Bendahara Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono mengungkapkan bahwa Bupati Pati Sudewo, telah mendapatkan teguran keras secara internal dari partai berlambang Garuda tersebut.

Bukan hanya partai, menurut Budi, tapi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto pun telah memberikan perhatian khusus atas polemik yang menimpa Sudewo tersebut.

“Beliau (Sudewo) sudah diberi teguran keras, bahkan Bapak Presiden juga sudah memberikan perhatian, Sekretariat Jenderal dan DPP juga sudah memberikan teguran,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15/8/2025.

Budi berharap, teguran kepada Sudewo tersebut bisa meredam kekecewaan masyarakat Kabupaten Pati yang sempat memuncak hingga berujung aksi pada Rabu, 13 Agustus lalu.

“Dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, semoga kedepan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Budi, Gerindra masih memantau proses pemakzulan Sudewo sesuai konstitusi.

“Kemarin kami melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kita memantau. Kita mendengarkan tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang terjadi,” lanjutnya.

Meski Sudewo telah meminta maaf, Budi menegaskan, Gerindra akan menghormati setiap proses konstitusi dengan sedang berjalan.

“Kita doakan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, pejabat dan pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan kita-kita ini menunjukan sikap yang tidak baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan,polemik Bupati Pati ini bisa menjadi pelajaran bagi para kepala daerah dan juga pejabat lainnya agar bisa lebih baik lagi dalam merespon aspirasi masyarakat Indonesia.

“Ini menjadi momen refleksi diri, untuk kita saling mengingatkan apakah itu sesama anggota DPR atau sesama DPRD hingga taraf kepala daerah untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan, tidak menunjukan sikap yang mencederai harapan atau perasaan masyarakat,” tutupnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari