Dikaitkan dengan Partai Biru, Ibas Tegaskan Demokrat Tak Ada Kaitan dengan Isu Ijazah Jokowi
FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa partainya tidak ada kaitannya dengan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini masih terus bergulir.
Menurut Ibas, tudingan terhadap Demokrat yang disebut sebagai partai biru dalam kasus tersebut merupakan fitnah yang keji dan dapat menyesatkan publik.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ungkap Ibas lewat keterangannya kepada media, Selasa, 29/7/2025.
Demokrat, kata Ibas, tidak memiliki kaitan apa pun dengan isu ijazah palsu tersebut. Wakil Ketua MPR RI itu bahkan menegaskan bahwa sebagai pihak yang tidak percaya keaslian ijazah Jokowi, Roy Suryo sudah bukan kader Demokrat lagi sejak 2019 lalu.
“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” jelas Ibas.
Upaya mengaitkan Demokrat dengan isu ijazah palsu ini, menurut dia, adalah bagian dari strategi politik yang tidak sehat. Narasi tersebut pun dipandang oleh Ibas dapat memecah belah bangsa.
“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tutur dia.
Lebih lanjut meminta kepada semua pihak agar dapat berhenti menyebarkan tuduhan tersebut tanpa adanya bukti. Ia pun berharap agar tidak ada lagi ruang bagi adu domba sampai penggiringan opini publik seperti ini.
“Kami meminta kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial,” tegas Ibas.
“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat,” ujarnya.
Dengan demikian, Partai Demokrat, tegas Ibas, saat ini sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum atas pihak-pihak yang sengaja mencemarkan nama baik partai dan menuding tanpa adanya bukti.
“Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” tegas dia.*
