HUT Bhayangkara ke-79, Pengamat Tekankan Evaluasi Total Polri

FORUM KEADILAN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 dinilai tak cukup hanya diperingati secara seremonial, melainkan harus menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Ia menegaskan bahwa HUT Bhayangkara seharusnya menjadi titik evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan dan kinerja Polri sebagai institusi negara yang lahir dari rakyat.

“Peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar seremoni atau ritual tahunan. Ini harus dimaknai sebagai sarana refleksi terhadap sejarah Polri yang dilahirkan dari rahim rakyat dan bekerja bersama rakyat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya saat dihubungi Forum Keadilan, Selasa, 1/7/2025.

Bambang menilai, seluruh elemen Polri perlu mengingat kembali semangat para pendiri institusi, seperti Raden Said Soekanto yang menjaga jarak dari kepentingan politik, hingga sosok Jenderal Hoegeng yang dikenal bersih dan berintegritas dalam menjalankan tugas tanpa tendensi pribadi.

“Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kinerja Polri saat ini sudah sejalan dengan cita-cita founding father-nya? Bahkan yang lebih dekat, apakah sudah sesuai dengan semangat reformasi 1998 yang menjadi tonggak awal reposisi Polri sebagai institusi sipil?” ujarnya.

Menurut Bambang, jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan strategi, kebijakan, hingga implementasi nyata di lapangan. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tiga aspek utama dalam tubuh Polri, yaitu instrumen, struktur, dan kultur.

“Masih banyak instrumen hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, struktur yang elitis sehingga rentan terhadap intervensi politik, serta kultur yang belum sepenuhnya berorientasi pada meritokrasi dan profesionalisme,” ucapnya.

Bambang juga mengkritik tema HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini, yaitu ‘Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’, sebagai slogan yang kurang menyentuh akar persoalan internal Polri.

“Tak cukup hanya dengan jargon ‘Polri bersama masyarakat’. Evaluasi harus dilakukan secara masif. Jika tidak, Polri akan terus kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menjadi tantangan utama mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang mendorong agar Polri serius melakukan reformasi internal yang bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi benar-benar menyentuh sistem rekrutmen, promosi jabatan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

“Ini momentum penting. Kalau hanya jadi panggung seremoni dan puja-puji, maka HUT Bhayangkara hanya akan jadi rutinitas tahunan yang kehilangan makna,” pungkasnya.*