Aktivis Pertanyakan Cara Berpikir Menbud: Saya Khawatir Fadli Zon jadi Fadli Zonk

FORUM KEADILAN – Akademisi sekaligus aktivis reformasi 1998 Ubedilah Badrun menanggapi keras pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyangkal adanya peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan tahun 1998. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak berdasar dan berbahaya secara etis serta historis.

“Saya khawatir Fadli Zon menjadi Fadli Zonk ya, karena seorang menteri itu seharusnya bicara menggunakan data, dia melekat pada tanggung jawab etik dan tanggung jawab publik. Oleh sebab itu, pernyataan Fadli Zon itu tidak dapat dibenarkan,” katanya, saat ditemui di Kantor Formappi, Jakarta, Rabu, 18/6/2025.

Ia menegaskan, hal tersebut mencederai temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengenai pemerkosaan massal yang dibentuk pada era pemerintah Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

“(Fakta pemerkosaan) itu memang ditemukan secara real ada korban pemerkosaan, saksi yang bisa dimintai keterangan. Jadi Fadli Zon harus mencabut (pernyataannya) dan meminta maaf kepada publik karena telah membuat narasi yang justru bertentangan dengan fakta,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan motif politik di balik narasi yang disampaikan Fadli Zon tersebut. Ubed menduga ada upaya untuk merombak persepsi publik terhadap masa lalu, khususnya terkait tokoh dan rezim tertentu.

“Kedua, pernyataan itu kan bisa bermakna bahwa Fadli Zon ingin membersihkan citra Prabowo, serta membersihkan citra kerusuhan bahwa rezim Soeharto jatuh karena banyak persoalan,” ucapnya.

Ubed pun menilai, proyek penulisan ulang sejarah itu sangat kental dengan subjektivitas.

“Jadi proses pembersihan yang dilakukan Fadli Zon dengan menulis ulang sejarah Indonesia dengan semacam itu, menurut saya itu langkah yang justru tidak memberikan edukasi yang objektif kepada publik. Bahwa sejarah itu mesti ditulis bukan karena menang dalam berkuasa, tapi sejarah mesti ditulis dengan pendekatan berbasis saintifik,” jelasnya.

Ubed juga mengkritik pendekatan Fadli Zon dalam proyek penulisan ulang sejarah yang dinilai subjektif dan mengabaikan prinsip akademik.

“Kalau Fadli Zon melakukan pembersihan dengan cara yang seperti itu artinya aliran pemikiran dia itu membenarkan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang penguasa. Itu sangat subjektif, dan itu salah,” pungkasnya.*