Tewaskan 13 Orang, Ledakan Amunisi Garut Jadi Sorotan Pengamat Militer
FORUM KEADILAN – Peristiwa pemusnahan amunisi kadaluwarsa yang menewaskan 13 orang dari TNI dan warga sipil di Jawa Barat pada Senin, 12/5/2025 mendapat sorotan dari pengamat militer.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai, kejadian ini sebagai pelajaran berharga bagi TNI untuk mengevaluasi sistem pengamanan serta kelengkapan peralatan di Korps Peralatan Angkatan Darat.
“Ini jadi pelajaran penting bagi TNI. Pengamanan gudang amunisi harus betul-betul diperhatikan, termasuk penggunaan pakaian pelindung seperti baju anti-radiasi atau perlengkapan standar yang biasa digunakan oleh Korps Penjinak Bahan Peledak (JIHANDAK),” katanya dalam Podcast Madilog di Forum Keadilan TV, Selasa, 13/5/2025.
Ginting menyoroti bahwa dalam kejadian ini, tampaknya personel dari korps peralatan tidak dilengkapi perlindungan memadai.
“Saya melihat di korps peralatan itu tidak menggunakan pakaian khusus. Mungkin hal ini perlu dipikirkan kembali dalam penyediaan peralatan untuk pengamanan,” tambahnya.
Dalam video yang diduga terjadi sebelum kejadian peledakan yang beredar di media sosial, terdapat sejumlah pekerja tengah menyiapkan amunisi tanpa perlengkapan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Terlihat ada pekerja yang tengah memukul mortir dan ada pula pekerja yang hilir mudik di sekitaran bahan peledak.
Ia juga menyoroti soal pentingnya lokasi penyimpanan amunisi dijauhkan dari kawasan pemukiman. Ginting mencontohkan peristiwa serupa yang terjadi tahun lalu di kawasan Cileungsi, yang juga melibatkan ledakan gudang milik Kodam Jaya.
“Biasanya gudang amunisi itu dibangun jauh dari permukiman, di bunker-bunker. Tapi sekarang, dengan perkembangan zaman, yang tadinya desa menjadi kota, perumahan mendekati objek vital strategis nasional. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mengatur izin pembangunan di sekitar kawasan militer.
“Semua pihak harus bertanggung jawab. Pemda tidak boleh sembarangan memberikan izin pembangunan perumahan yang dekat dengan lokasi strategis seperti gudang amunisi,” tambahnya.
Ginting menekankan bahwa TNI harus menempatkan orang-orang dengan disiplin tinggi dalam tugas-tugas vital seperti ini, serta memastikan korps peralatan memperoleh anggaran dan perlengkapan yang memadai.
“TNI harus ekstra hati-hati dan memilih orang-orang yang memang disiplin tinggi dan taat aturan. Jadi, Korps Peralatan harus diperhatikan keuangan dan kebutuhannya,” katanya.*
Laporan Syahrul Baihaqi
