FORUM KEADILAN – Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan keprihatinannya atas pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dinilainya tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara dalam menanggapi teror kepala babi yang dikirimkan kepada media Tempo.
“Saya kehilangan kata-kata membaca reaksi dari kepala komunikasi kepresidenan ini. Dan karenanya, saya juga merasa kesulitan menanggapinya,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22/3/2025.
Menurutnya, sebagai seorang akademisi yang masuk ke ranah politik, Hasan Nasbi seharusnya lebih mengedepankan rasionalitas dan kebijakan dalam bersikap. Namun, pernyataan kontroversial yang disampaikannya justru menunjukkan emosi dan kemarahan yang berlebihan.
“Kalimat ‘itu bisa dimasak’ jelas menggambarkan suatu perasaan yang marah, emosi, bahkan bernuansa dendam. Ada apa antara Hasan Nasbi dengan Tempo?” lanjutnya.
Lebih jauh, Ray menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang seolah lepas tangan terhadap keselamatan warga negara, termasuk awak Tempo yang diduga mengalami teror. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara, bahkan seorang kriminal sekalipun, berhak mendapatkan perlindungan dari negara.
“Pemerintah yang tidak menjamin keselamatan warga negara adalah pemerintah yang tidak layak untuk memerintah,” ujarnya.
Ray juga menyoroti kecenderungan otoritarianisme dalam sikap pemerintah yang hanya peduli pada ekspresi korban jika sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu, ia menyarankan Hasan Nasbi, pertama, untuk mengambil cuti atau bahkan mundur dari jabatannya agar dapat lebih fokus menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.
“Kedua, kembali ke dunia akademik, yang dinilainya lebih sesuai dengan latar belakang intelektual Hasan Nasbi,” katanya.
Ketiga, meminta maaf, bukan hanya kepada Tempo, tetapi juga kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya yang dinilai mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap keselamatan warga negara dan kebebasan berpendapat.
Keempat, memastikan bahwa negara tidak hanya berupaya mensejahterakan rakyatnya, tetapi juga menjamin hak hidup mereka.
“Jika negara tak jua mampu mensejahterakan warganya, setidaknya mereka menjamin hak hidupnya,” tutup Ray.*
Laporan Novia Suhari
