Selasa, 24 Juni 2025
Menu

Puan soal Koster cs Absen Retreat Kepala Daerah: Bukan Arahan Megawati

Redaksi
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27/2/2025 | X @puanmaharani_ri
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27/2/2025 | X @puanmaharani_ri
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketidakhadiran para kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, bukanlah arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, 28/2/2025.

“Tidak ada (arahan dari Megawati), tidak ada,” ujar Puan.

Puan menyebut bahwa para kepala daerah yang tidak hadir kali ini, kemungkinan akan menyusul di retreat gelombang berikutnya.

“Insya Allah, pasti insya Allah,” kata dia.

Kedatangan ketua DPR RI itu ke Akmil pagi ini, yaitu untuk mengikuti penutupan retreat kepala daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subainto. Selain Puan, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga akan hadir dalam penutupan ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa ada 10 kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak menghadiri retreat kepala daerah. Mereka di antaranya, sembilan kepala daerah di Bali, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster dan juga bupati Asmat.

“Dipastikan tidak (ikut retreat). Kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi, pemberitaan resmi dari PDIP bahwa rekan-rekan PDIP yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya,” jelas Bima di Kompleks Akmil, Selasa, 26/2.

Pemberitahuan itu, ungkap Bima, mencantumkan alasan ketidakhadiran sepuluh kepala daerah dalam retreat, yaitu atas pertimbangan situasi dan kondisi.

Walaupun begitu, Bima menekankan bahwa sejak awal, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hanya meminta para kepala daerah di partainya untuk menunda keberangkatan, bukan melarangnya.

“Di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai begitu. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai itu kan yang kami tangkap ya, kami tangkap, meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada,” beber Bima.

“Artinya kan kemungkinan ketika keputusannya adalah mendukung yang ada di sini melanjutkan itu kan masih sejalan dan masih sinkron dan kami mengapresiasi,” tutur dia.*