Mantan PM Inggris Tony Blair Jadi Salah Satu Dewas Danantara
FORUM KEADILAN – Mantan Perdana Menteri Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair akan menjadi salah satu dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 24/2/2025.
“Iya salah satunya (Tony Blair),” ungkap Rosan.
Diketahui, BPI Danantara telah diresmikan pada Senin, 24/4. Badan baru ini resmi diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga aturan baru terkait badan ini.
Salah satunya yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Selain itu, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Badan Pelaksana Danantara.
Di samping itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24/2 mengungkapkan bahwa para mantan presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasihat BPI Danantara.
Ia mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengawal Danantara supaya benar-benar terjaga dan berintegritas.
“Nanti mantan-mantan presiden itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang pernah integritas dan memang cinta Indonesia,” ungkap Hasan.
Ia menilai, Danantara harus punya akuntabilitas dan transparansi. Para mantan presiden ini pun dilibatkan juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle) sebagai pedoman tata kelola sovereign wealth fund (SWF) yang baik.
“Presiden sudah mencanangkan, beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi, Danantara juga dikelola dengan anti korupsi, dengan pengelolaan yang bersih,” tutur dia.
“Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama. Aturan bersama itu yang ada dalam Prinsip Santiago, 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu, itu yang akan dipenuhi oleh Danantara,” lanjut Hasan.
Implementasinya, sambung Hasan, akan diperkuan dengan beberapa aturan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Seperti salah satunya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Hasan menambahkan, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) dibantu oleh Pandu Sjahrir dana Dony Oskaria.
“Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional (Chief Operation Officer/COO), karena dibuat Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi. Dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi (Chief Investment Officer/CIO),” jelas Hasan.
Sementara itu, kursi Ketua Dewan Pengawas juga akan diduduki oleh Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas oleh Muliaman Hadad.*
