Ekonom Peringatkan Danantara Jangan Seperti BUMN yang Dipenuhi Kepentingan Politik

FORUM KEADILAN – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memperingatkan pemerintah agar pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak bernasib seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap dipenuhi kepentingan politik.

Menurut Didik, saat ini banyak direksi BUMN yang tidak memiliki orientasi yang jelas karena dominasi kepentingan politik dalam penunjukan komisaris dan direksi.

“Sehingga yang di situ itu pasokan-pasokan politik semua, pensiunan-pensiunan politik juga ada. Sehingga BUMN itu asetnya besar tapi tidak produktif. Nah, Danantara itu bisa lebih dari (BUMN) ini,” katanya dalam diskusi publik yang digelar secara virtual bersama INDEF, Senin, 24/2/2025.

Ia menambahkan bahwa jika tujuan utama pendirian Danantara hanya untuk mengumpulkan perusahaan menjadi superholding, maka hal tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan.

“Karena masing-masing dari perusahaan itu sudah cukup kuat. Perbankan kita, setelah ditimpa krisis (1997-1998), sudah sangat kuat, jadi sangat sulit untuk digaruk dengan korupsi secara politik dan sangat tidak mungkin karena governance-nya juga sudah kuat. Itu tidak boleh diganggu juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Didik menyoroti bahwa jika perusahaan-perusahaan tersebut dikumpulkan dalam Danantara dan kemudian terjebak dalam kepentingan politik, maka akan menjadi tantangan yang berat. Padahal, visi Danantara adalah membawa ekonomi Indonesia ke tingkat global dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Ringkasnya, bisa nggak Danantara itu mengajak investor-investor dalam dan luar negeri menguasai pasar internasional, bersaing, punya kemampuan bersaing? Kalau enggak punya itu, enggak usah bikin Danantara,” pungkasnya.*

Laporan Novia Suhari