FORUM KEADILAN – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.
“Ini kabar baik. Otorita IKN diberikan kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyelesaikan apa yang belum rampung pada 2022-2025 oleh Kementerian PUPR,” ujar Rifqinizamy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 12/2/2024.
Menurutnya, ada dua proyek utama yang masih perlu diselesaikan, yakni pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga 2029, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp48,8 triliun.
Saat ini, anggaran yang tersedia dari APBN adalah Rp6,3 triliun. Namun, berdasarkan rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan jajaran menteri, disiapkan tambahan anggaran Rp8,1 triliun sehingga total yang tersedia menjadi Rp14,4 triliun.
“Kalau kita exercise, Insya Allah kalau ini konsisten per tahun, apalagi sesuai instruksi Presiden Prabowo, pada 2028 eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah bisa berkantor di IKN,” jelas Rifqinizamy.
Ia juga menepis spekulasi yang menyebut proyek IKN terancam setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Ini menjawab spekulasi publik yang muncul hampir satu minggu terakhir. Masa depan IKN kita masih cerah,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke IKN dapat dilakukan secara bertahap mulai 2024. Namun, sejumlah tantangan, termasuk pendanaan dan kesiapan infrastruktur, masih menjadi sorotan.*
Laporan Muhammad Reza
