FORUM KEADILAN – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di ASEAN, ditengah masih adanya negara ASEAN yang belum siap sepenuhnya untuk peluncuran hal tersebut pada 2025.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi, karena beberapa negara ASEAN masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan dan infrastruktur digital dengan DEFA, maka Indonesia sendiri akan membagi implementasi DEFA menjadi dua bagian,
“Bagian yang memang bisa langsung disepakati, kita launching tahun ini. Sementara yang belum siap, kita berikan capacity building agar mereka memahami apa saja yang masih perlu diperbaiki. Karena kalau kita tunggu sampai semuanya siap, otomatis tidak akan selesai,”katanya, dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 12/2/2025.
Edi menjelaskan ASEAN saat ini dinilai sangat strategis di mata dunia dalam hal bidang ekonomi digital. Sebab itu, jika kesepakatan tidak segera dilakukan, maka akan ada risiko negara ASEAN mengambil langkah masing-masing, dan dapat meruntuhkan nilai ASEAN sebagai objek ekonomi digital yang menjanjikan.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjembatani perbedaan kapasitas di antara negara-negara anggota, agar kesepakatan ini bisa berjalan optimal dan tidak tertunda terlalu lama,”ujarnya.
Melalui penerapan DEFA ini, Indonesia berharap ASEAN tetap kompetitif dalam ekonomi digital global, tanpa mengorbankan prinsip inklusivitas bagi negara-negara anggota yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi.*
Laporan Novia Suhari
