FORUM KEADILAN – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menyoroti langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa penghematan harus dilakukan secara efektif tanpa mengorbankan program inti yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita memahami semangat pemerintah pusat di bawah Pak Prabowo-Gibran untuk melakukan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Tetapi, kita berharap efisiensi ini tidak akan mempengaruhi hal yang menjadi target inti. Jangan sampai gara-gara kita ingin efisiensi 100, tetapi kehilangan 200,” kata Rahmat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 12/2/2025.
Menurutnya, efisiensi harus benar-benar berorientasi pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Salah satu perhatian utama Komisi II DPR adalah dampaknya terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Rahmat mencontohkan beberapa kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti pengurangan tenaga honorer, pemangkasan pegawai, serta wacana penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA).
“Ini perlu kajian serius, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Misalnya, kita mendukung program makan siang gratis, tapi jangan sampai gara-gara program ini anak-anaknya dapat makan, tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan karena dirumahkan,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga mengingatkan agar efisiensi tidak mengganggu sektor-sektor krusial, seperti pelayanan kesehatan dan administrasi publik.
“Jangan sampai nanti terjadi gangguan terhadap pelayanan-pelayanan dasar. Itu substansinya,” tegasnya.
Pemerintah diketahui tengah mengkaji langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor. Salah satu tujuannya adalah memastikan program-program prioritas tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.*
Laporan Muhammad Reza
