FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian dan Lembaga.
Prabowo mengatakan bahwa keputusan penghematan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat dan di antaranya untuk memberi makan anak-anak beserta memperbaiki sekolah. Namun, Prabowo tidak menyebut siapa sosok yang menentang kebijakannya tersebut.
Efisiensi anggaran tersebut, lanjut Prabowo, adalah upaya untuk menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan berpeluang untuk adanya upaya pejabat melakukan korupsi.
Efisiensi ini dijadikannya sebagai upaya menghentikan celah korupsi anggaran.
“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo dalam amanatnya di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU, di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 10/2/2025.
Prabowo menegaskan efisiensi itu diperuntukan bagi rakyat, seperti dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Indonesia. Dengan efisiensi anggaran, Prabowo akan memperbaiki 330 ribu sekolah di Indonesia.
Menurutnya, jika perbaikan hanya menggunakan anggaran yang seharusnya, hanya mencukupi 20.000 sekolah dan dalam kurun waktu yang lama.
“Karena itu perjalanan dinas, perjalanan keluar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek, enggak usah keluar negeri lima tahun, enggak usah keluar negeri kalau perlu,” lanjutnya.
Kepala negara ini menekankan agenda Focus Group Discussion (FGD) tidak perlu dilakukan Kementerian/Lembaga. Jajaran pemerintahan disebut harus bergerak langsung dalam sebuah program untuk masyarakat.
“Cukup seminar, kajian-kajian cukup, apa itu FGD, mau diskusi apa lagi, bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolah rusak perbaiki, jalan rusak perbaiki, diskusi, diskusi, studi banding, studi banding. Mau belajar bagaimana mau mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia,” jelasnya.
Prabowo mengaku merasa kesal dengan pejabat yang menggerundel terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Terutama, seusai ada pengerahan sejumlah pihak untuk mengkritisi kebijakan tersebut.
“Gerundel, abis itu lobi-lobi wartawan, LSM, untuk serang saya. Enggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada mereka,” katanya.
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.*
