Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden 2028, Kita Pindah ke IKN
Hal ini disampaikan oleh Bahlil ketika dirinya ditanya oleh awak media mengenai anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 8/2/2025.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui detail proses pembangunan IKN.
Bahlil menyebut pembangunan IKN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” tambahnya.
Di sisi lain, Bahlil pun menyatakan, Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol)juga tidak bisa mencampuri urusan pembangunan IKN.
Seluruh prosesnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian dan lembaga terkait.
“Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti,” katanya.
Pemblokiran anggaran IKN karena efisiensi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6/2/2025.
Sebagai informasi, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang telah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” tuturnya.
Namun, meskipun terdapat pemblokiran anggaran, hal ini tidak berarti seluruh dana untuk pembangunan IKN diblokir seluruhnya. Dikarenakan, pemerintah telah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp48,8 triliun untuk tahap kedua.
Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut adalah hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” kata Diana.*
