Anita Wahid Terpilih Jadi Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN

Anita Wahid, Putri ketiga Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) | Website GusDur.Net
Anita Wahid, Putri ketiga Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) | Website GusDur.Net

FORUM KEADILAN – Anita Wahid terpilih menjadi wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antarpemerintah ASEAN (AICHR).

Hal tersebut terungkap dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diunggah di situs resminya.

Bacaan Lainnya

“Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan perlindungan HAM oleh AICHR. Dengan terpilihnya Sdri. Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM,” kata Kemlu RI dalam unggahan di situs resminya, Jumat, 24/1/2025.

Anita berhasil lolos dari seleksi yang tahapannya sudah dimulai sejak tahun lalu, tepatnya Juli hingga Desember 2024.

Adapun proses seleksi yang dilakukan meliputi seleksi administrasi dan wawancara. Sebelum diisi oleh Anita, jabatan ini diisi oleh aktivis HAM Yuyun Wahyuningrum.

“Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR,” ujar Kemlu.

Untuk diketahui, Anita Wahid merupakan putri ketiga dari Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia adalah lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Anita kemudian memperoleh gelar master di Ruhr-Universität Bochum, Jerman. Saat ini, Anita tengah melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor di Australian National University (ANU).

Anita juga seorang aktivis demokrasi yang memperhatikan gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital. Ia aktif dalam berbagai organisasi, seperti Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.*

Pos terkait