FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Meski mengejutkan, ia menegaskan bahwa Golkar akan menghormati keputusan tersebut, mengingat sifatnya yang final dan mengikat.
“Sebagai warga negara yang baik, kita pasti menghargai apa yang sudah diputuskan MK. Namun, kalau mau jujur, keputusan ini sangat mengejutkan. Selama ini sudah ada 27 putusan terkait gugatan soal presidential threshold, dan semuanya selalu ditolak oleh MK dengan alasan ini adalah open legal policy yang diserahkan pada pembuat undang-undang,” ujar Sarmuji dalam sebuah video, Jumat, 3/1/2025.
Menurut Sarmuji, keputusan ini membawa sejumlah konsekuensi besar terhadap sistem politik Indonesia. Salah satunya, setiap partai politik kini berpeluang mencalonkan kandidat presiden sendiri, yang berpotensi menyulitkan proses pembentukan koalisi.
“Setiap partai bisa mencalonkan capres masing-masing. Ini tentu akan lebih sulit dalam membangun koalisi. MK memang merekomendasikan adanya rekayasa konstitusional untuk menjaga sistem pemerintahan presidensial tetap efektif, tapi hal itu jelas tidak mudah,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya presidential threshold dianggap sebagai rekayasa konstitusional yang efektif dalam membangun stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, pasca keputusan ini, menurutnya perlu dirumuskan formulasi baru agar sistem politik tetap berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Sarmuji khawatir keputusan MK akan memicu semakin banyaknya partai politik baru yang bermunculan. Ia menilai, dorongan untuk mendirikan partai politik di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh hasrat elite politik untuk meraih kekuasaan eksekutif dibandingkan memperjuangkan ideologi tertentu.
“Dengan keputusan ini, semangat untuk mendirikan partai pasti akan meningkat. MK membuka jalan ini menjadi sangat terbuka, sehingga ada potensi politik kita akan semakin liberal. Tentu ini harus kita sikapi agar tidak merusak sistem politik nasional,” pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
