FORUM KEADILAN – Koordinator Koalisi JagaSuara 2024 Hadar Nafis Gumay menyebut wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
“Saya tidak setuju dengan ide ini karena ini adalah ide mundur. Selain itu, pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini,” ujar Hadar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 16/12/2024.
Hadar menilai, jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi akan dirampas.
Hadar menegaskan bahwa sistem pilkada langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pendidikan politik.
“Dengan pemilihan oleh DPRD, masyarakat tidak punya ruang sama sekali untuk hidup di dalam proses ini. Bahkan sering kali, kepala daerah yang terpilih melalui DPRD justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Hadar juga mengingatkan, wacana ini bisa memicu ketidakstabilan di daerah, terutama jika kepala daerah yang terpilih tidak mendapat dukungan masyarakat.
Selain itu, Hadar menyebut sistem ini akan menciptakan relasi yang tidak sehat antara kepala daerah dan DPRD.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, dia akan lebih bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada masyarakat. Praktiknya bisa lebih berorientasi melayani kepentingan DPRD, bukan kebutuhan rakyat,” jelas Hadar.
Hadar juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh DPRD.
“Relasi semacam ini justru membuka peluang DPRD untuk terus memeras kepala daerah. Akibatnya, konsentrasi kerja kepala daerah terganggu karena lebih fokus menjaga hubungan dengan DPRD daripada masyarakat,” tambahnya.
Hadar pun tidak memungkiri bahwa sistem pilkada langsung masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Namun, ia menekankan pentingnya mencari solusi yang tepat tanpa mengubah mekanisme pemilihan.
“Saya setuju ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sistem kita sekarang. Mari kita fokus memperbaiki sistem yang ada, bukan malah mengganti dengan sistem lama yang terbukti tidak efektif,” ujarnya.
Oleh karena itu, Hadar mengimbau Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali wacana ini.
“Pak Prabowo, baiknya jangan diteruskan ide ini. Lebih baik mencari jalan pembenahan bersama tim untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengganti sistem,” pungkas Hadar.*
Laporan Muhammad Reza
