Namun, resolusi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Israel.
Persetujuan itu menjadi sebuah langkah simbolis dari Majelis Umum PBB, saat perang terus memanas antara Tel Aviv dan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama lebih dari 13 bulan terakhir.
Resolusi tersebut, pada Kamis, 12/12/2024, berhasil mengambil oleh Majelis Umum PBB setelah mendapatkan 158 suara dukungan dalam voting yang digelar Rabu, 11/12/2024 waktu setempat, sebanyak 9 suara lainnya menolak dan 13 suara abstain.
Resolusi yang disetujui Majelis Umum PBB tersebut mendesak “gencatan senjata segara, tanpa syarat dan permanen” di Jalur Gaza, juga menyerukan “pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat”.
Penjelasan yang berada dalam resolusi tersebut sama dengan draf resolusi yang diveto AS di Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Saat itu, Washington menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB seperti yang dilakukan sebelumnya, untuk melindungi sekutunya Tel Aviv.
AS bersikeras terkait gagasan mewujudkan gencatan senjata dengan syarat pembebasan semua sandera di Jalur Gaza, dan berargumen jika sebaliknya, Hamas tak akan memiliki insentif untuk membebaskan sandera yang tersisa.
Wakil Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB Robert Wood menegaskan kembali posisi Washington di hadapan Majelis Umum PBB pada Rabu, 11/12/2024 waktu setempat, dengan mengatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut akan “memalukan dan salah”.
Seirama dengan sekutunya, Dubes Israel untuk PBB Danny Danon juga menolak resolusi tersebut.
“Resolusi yang diajukan kepada Majelis hari ini di luar logika. Voting hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasihan. Ini adalah voting untuk keterlibatan.”
Berbeda dengan AS dan Israel, beberapa negara anggota Majelis Umum PBB menyatakan dukungan untuk resolusi itu dan untuk Palestina.
“Gaza sudah tidak ada lagi. Gaza sudah hancur. Sejarah ada kritikan paling keras terhadap tidak adanya tindakan,” ujar Dubes Slovenia untuk PBB Samuel Zbogar.
“Harga dari sikap diam dan kegagalan menghadapi tragedi Palestina adalah harga yang sangat mahal, dan akan lebih berat lagi besok,” ucap Wakil Dubes Aljazair untuk PBB Nacim Gaouaoui.
Resolusi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pekan itu, yang bersifat tidak mengikat, menuntut “akses segera” terhadap bantuan kemanusiaan yang luas bagi warga Gaza, terutama di wilayah utara yang terkepung.
Resolusi itu juga menyerukan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyampaikan “proposal soal bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membantu memajukan akuntabilitas” dengan menggunakan mekanisme yang ada atau menyusun mekanisme baru yang berdasarkan pengalaman masa lalu.
“Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan,” ucap Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour dalam pernyataannya.*
