FORUM KEADILAN – Permintaan tambahan anggaran dari para Menteri Kabinet Merah Putih di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta untuk menambahkan anggaran Rp20 triliun, menarik perhatian masyarakat dari segala kalangan.
Anggaran Rp64 milyar yang ditetapkan sejak awal, menurut Natalius Pigai, tidak cukup untuk dapat mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.
Ekonom Sigma PHI Research, Hardy R. Hermawan dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan di Forum Keadilan TV memberikan tanggapannya terkait pernyataan Natalius dan menjelaskan bahwa Kementerian merupakan bagian dari pemerintah yang bekerja berdasarkan dari rencana jangka panjang, menengah hingga rencana tahunan.
Ia mengatakan bahwa jangka menengah yang telah mencapai 2030 tersebut telah memiliki rencana pembangunan yang diberikan dari Presiden kepada para Menteri dari masing-masing Kementerian.
“Tinggal dibagi aja secara manajemen oleh Presiden ke Menteri-menteri itu tadi bahwa sekarang Kementerian dipecah-pecah itu gaya Presiden yang sekarang, tapi yang jelas pekerjaan harus dibagi habis dikerjakan oleh para pembantu Presiden,” jelas Hardy dalam Podcast Dialektika Madilog di Forum Keadilan TV, dikutip pada Sabtu, 9/11/2024.
Hardy menyebut bahwa Natalius Pigai semestinya dapat membaca porsi pekerjaan yang telah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2030. Dalam RPJM itu setiap bidang Kementerian sudah memiliki target, terutama bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
“Mungkin harusnya lebih fokus dan tidak serta merta Kementerian itu merasa menjadi yang paling penting sehingga perlu pendanaan yang lebih banyak atau bisa berkali-kali lipat dari yang sudah dianggarkan sebelumnya,” katanya
“Jadi jangan kesitu lah pak Pigai, fokuskan saja dulu outputnya apa yang mau dicapai dengan apa sumber daya yang sekarang rapi kan dulu strukturnya behani karena belum ada deputi-deputinya kan beliau juga belum ada Dirjennya mungkin yang ada di bawah beliau jadi ya diisi saja dulu itu, stok, tenaga kerja dan keorganisasian itu disusun dulu semuanya, nanti baru kelihatan akan seperti apa di tahun berikutnya gitu lho,” sambungnya.
Ia juga mempertanyakan jika Menteri HAM tersebut meminta penambahan anggaran sebesar Rp200 triliun dari APBN 2025 yang telah disiapkan, maka bagaimana dengan pembagian selanjutnya.
“APBN kita cuman 3.500, kalau pak Pigai minta 2.000, yang lain kebagian berapa? ”
Oleh maka itu, Hardy mengingatkan bahwa permintaan penambahan anggaran harus proposional mengingat alokasi dari APBN, dinilainya belum cukup menjadi stimulan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan Kementerian yang belum tentu dapat berjalan dengan efektif.
“Jadi harus proposional juga dari sana, dari 3.600 itu kan kebanyakaan juga transfer ke daerah kan paling banyaknya itu mungkin sekitar 60% sudah ditransfer ke daerah, lalu harus bayar utang juga cicilan dan pokok itu nilainya juga lumayan sekitar 600, 500, 600 triliun, jadi ya sudah alokasi-alokasi dari APBN itu yang sepertinya kalau melihat sepintas itu pun belum cukup untuk menjadi stimulan pembangunan ekonomi di tahun 2025 hingga melesat mendekati 8% kan enggak itu paling juga sesuai dengan target APBN itu sendiri paling cuman 5,2%, 5,1%, 5,3% itu mungkin yang bisa dicapai pertumbuhan kalaupun itu berjalan efektif semua Kementerian,” pungkasnya.*
