DPR Rebutan Soal Angka-Tunjangan Rumah, Formappi: Enggak Peduli dengan Kinerja
FORUM KEADILAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2024-2029 saat ini menjadi sorotan hingga menuai begitu banyak kritik dari publik, lantaran tidak hanya dari anggota DPR yang ternyata terafiliasi dengan dinasti dan pebisnis, namun kebijakan yang dibuat dan dikaji setelah pelantikan menimbulkan kontroversial.
Salah satu yang sangat disorot adalah pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota.
Hasil keputusan ini merupakan keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi Parti politik di DPR, hingga Setjen DPR pada 24 September 2024.
Peneliti Formappi Lucius Karus, mengkritisi terkait keputusan yang diberlakukan tersebut. Ia menilai bahwa DPR saat ini tidak peduli dengan kinerja mereka, tetapi hanya disibukan dengan perebutan angka.
“fokus ke jumlah gitu ya. Mereka enggak peduli dengan kemudian apa yang harusnya muncul atau lahir dari komisi-komisi itu. Jadi, enggak peduli dengan kinerja, saya kira itu yang sedang ingin ditunjukkan oleh DPR baru ini, sesuatu yang membuat kita kecewa sejak awal gitu ya, belum mulai bekerja mereka sudah rebut bicara soal angka gitu ya. Berapa komisi, berapa tunjangan perumahan yang didapat,” ucap Lucius Karus di Podcast Obrolan Hebat Orisinil (Oheo), di Forum Keadilan TV, dikutip pada Selasa, 22/10/2024.
Bahkan menurutnya, hal-hal yang keputusan kontroversial yang dilakukan oleh DPR pada periode sebelumnya, seharusnya dapat dihindari oleh DPR periode 2024-2029 dan bukan malah mengulanginya.
“Hal-hal yang mestinya harus dihindari oleh DPR baru agar mereka bisa kemudian dianggap DPR yang membawa perubahan, tapi mereka justru mengulangi itu, jadi sejak awal kita sudah diajak untuk pesimis gitu dengan DPR ini gitu,” jelasnya.
”Ya mungkin ini efek pemilunya yang tiap 5 tahun gitu ya. Kita selalu kemudian mengutak-atik pemilu nya, tapi lupa kemudian mengutak-atik dapur nya ya, dapur nya itu adalah partai politik. Jadi hajatan pemilu, hajatan demokrasi ini tidak bisa kemudian kita bicarakan parsial gitu ya,” lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa Partai politik dan publik seharusnya bersatu hingga semua yang termasuk dalam pilar demokrasi dapat dievaluasi.
“Kalau mau bicara soal demokrasi secara substantif ya, jadi semua lini yang jadi pilar demokrasi ini mestinya jadi bagian yang harus disentuh yang harus dievaluasi, yang kita lakukan beberapa tahun terakhir kita sibuk mengutak-atik sistem pemilu,” tegasnya.
“Sibuk mengutak-atik Parliamentary Threshold, Presidential Threshold lalu asik dengan itu saja. Partai politik senang, oh kalian sibuk di ujung, oke kita tetap gini-gini aja, bagaimana mencari untung dari angka-angka itu. Ya jadi saya kira sih kalau ada kepedulian besar kedepannya ini, mari kita mulai bicara soal dapur politik yang harus kemudian berubah agar diujungnya pemilu itu kita bisa berharap ada kualitas disana, ada sesuatu yang kita bisa didapatkan,” pungkasnya.*
