FORUM KEADILAN – Jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendapatkan banyak sekali kritik dan hujatan dari berbagai pihak.
Salah satu kritik keras dilayangkan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, ia mengatakan bahwa kemarahannya terhadap Jokowi telah begitu dalam. Mahfud menyebut, apa yang dilakukan Jokowi sudah keterlaluan, seperti salah satunya terkait pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang mengundang permasalahan etik berat.
Selain itu, Mahfud juga menyebut bahwa secara politik, permainan Jokowi sudah semakin parah.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun menanggapi Mahfud MD terhadap Jokowi. Kata dia, banyak sekali pihak-pihak yang mengkritik Jokowi sebagai seorang pribadi, bukan sebagai sistem.
Menurut Fahri, kritik itu tidak adil bagi Jokowi yang juga merupakan bagian dari sistem.
“Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset, dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem, sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem,” ujar Fahri dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan Forum Keadilan TV, Kamis, 12/9/2024.
Pihak-pihak yang mengkritik Jokowi, menurutnya tidak melihat perilaku partai-partai yang menikung Jokowi dari belakang. Padahal, mereka menggunakan wibawa Jokowi untuk kepentingan-kepentingan pribadi serta kelompok mereka.
Fahri juga mengungkapkan, para pengkritik tidak melihat pestapora yang dilakukan partai-partai politik, di mana Jokowi tak terlibat di dalamnya. Menurut dia, Jokowi bisa saja menjadi korban dari sistem ini, walaupun dia adalah pemegang kendali kekuasaan paling besar di Indonesia. Hal ini terlihat dalam sebuah kesempatan yang pada saat itu Jokowi pernah disebut sebagai petugas partai hingga dimaki-maki di depan umum.
“As a system Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversive kepada kekuasaan formal Presiden. Itu terjadi,” pungkas Fahri.
Pestapora yang dilakukan pada menteri dari partai-partai pun akhirnya membuat mereka menjadi tersangka, dan menurut Fahri, ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri.
“Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum, menteri-menteri dari partai-partai pestapora sendiri, bikin apa namanya ya mohon maaf aja, terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pestapora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai,” sindir Fahri.
Apa yang terjadi tersebut, menurut Fahri adalah sebagai bentuk masalah dari sistem yang tidak seharusnya dialamatkan kepada Jokowi. Sebab, banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya dan harus melakukan introspeksi bersama.
Hal lainnya yang menjadi kekeliruan para pengkritik Jokowi adalah tidak melihat mengapa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini melempem dan tidak melakukan kontrol terhadap Jokowi sebagai kepala negara.
Fahri menilai, para ketua umum partai yang kader-kadernya duduk di DPR-lah yang seharusnya dipertanyakan. Sebab, apa yang terjadi saat ini bukanlah wujud penyanderaan Jokowi terhadap partai, tetapi justru partai-partai tersebutlah yang menyandera diri sendiri dengan melakukan pestapora secara besar-besaran.
“Artinya kalian jangan-jangan memang ada pestapora menyandera diri secara massive sehingga saking tersanderanya kalian gak berani apa-apa. Loh kalian mau menyandera diri bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian, kalian menyandera diri,” tegas Fahri.
Fahri pun menuding bahwa para kader partai yang duduk di kementerian-kementerian melakukan korupsi dan membuat mereka akhirnya tersandera di mata hukum. Namun akhirnya, Jokowi lagi yang disalahkan oleh para pengkritik tersebut.
Ia meminta, untuk hal-hal yang terjadi saat ini dikoreksi sebagai sebuah kesalahan sistem. Ia juga meminta semua pihak untuk melakukan introspeksi diri.
“Kalian maling di departemen-departemen itu akhirnya tersandera di mata hukum, loh kok pak Jokowi yang salah. Ini tolong dikoreksi sebagai problem system, ini yang tidak dilihat oleh sebagain teman-teman. Mbok ya kita introspeksi sekarang,” pungkas Fahri.*
