Jokowi Ngaku Belum Tahu Soal Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK
FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal kabar rencana skema penetapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025 mendatang.
Kini sedang ramai diperbincangkan, Jokowi malah mengaku belum tahu mengenai wacana ini. Sebab menurutnya, wacana ini juga belum dibahas dalam rapat kabinet.
“Saya enggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu,” ujar Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahanatan, Jakarta Timur, Jumat, 30/8/2024.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui situasi di lapangan terkait hal ini.
“Belum tahu, saya belum tahu masalah di lapangan seperti apa,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga mengaku bahwa rencana penerapan skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK ini masih dalam tahap pembahasan.
“Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik,” ujar Budi Karya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 29/8/2024.
Walaupun begitu, ia tidak menjawab ketika ditanya apakah rencana tersebut akan benar-benar diberlakukan atau tidak. Hal ini lantaran rencana tersebut pada awalnya muncul dalam dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Terdapat beberapa opsi perbaikan yang bakal dilakukan untuk skema public service obligation (PSO) atau subsidi. Salah satunya adalah perbaikan dalam sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek yang akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan bahwa penyesuaian subsidi tarif KRL Jabodetabek memang perlu dilakukan. Sebab, alokasi anggaran yang tersedia untuk APBN 2025 banyak mengalami penurunan.
Senada dengan Budi Karya, Adita menjelaskan bahwa pembahasan soal skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK ini masih dibahas dan kajiannya telah dilakukan sejak 2023 lalu. Namun, kata Adita, hal tersebut hingga kini belum direalisasikan.
“Tapi intinya ini semua memang sebenarnya sudah dikaji, sudah dibahas. Dan sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya, udah pernah jadi wacana kan. Tapi memang masih belum direalisasikan,” jelasnya.*
