Respons Jokowi Terkait Isu Reshuffle 3 Menteri
FORUM KEADILAN – Isu reshuffle pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menguat. Diketahui, setidaknya ada tiga Menteri yang dikabarkan akan diganti.
“Ya kalau diperlukan,” kata Jokowi kepada awak media, Selasa, 13/8/2024.
Ia juga memastikan bahwa posisinya sebagai Presiden masih berlaku hingga 20 Oktober 2024 dan pergantian kabinet bisa saja terjadi sesuai dengan kebutuhan.
“Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” tuturnya.
Sebelumnya muncul kabar tiga Menteri yang akan dicopot itu merupakan kader PDI Perjuangan adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga.
Ketika Jokowi ditanyakan soal apakah sekarang adalh waktu yang diperlukan, dirinya hanya tertawa dan meninggalkan para awak media.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan memberikan respons terkait isu tersebut dan mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan informasi soal adanya reshuffle dalam waktu dekat.
Menurut Ade Irfan hal, reshuffle ada hak prerogatif Presiden.
“Ya itu kan spekulasi yang terjadi di publik, kita belum bisa memastikan apakah itu kebenaran dan kepastiannya, kembali lagi kepada hak prerogatif presiden,” kata Ade Irfan kepada awak media, pada Selasa, 13/8/2024.
Dirinya mengakui telah mendengar isu-osi reshuffle kabinet dalam beberapa minggu belakangan ini. Tetapi, wacana itu belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Tapi memang beberapa Minggu ini, beredar isu-isu tentang adanya rencana reshuffle kan. Tapi kan tidak bisa jadi kebenaran kan,” ungkap Ade Irfan.
Ade Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada kepastian dari Jokowi mengenai reshuffle kabinet dan meminta agar publik tak mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
“Ya enggak bisa. Itu kan hak prerogatif presiden. Tanya ke presiden dong. Dan enggak bisa kita desak juga presiden untuk reshuffle. Kabinet itu adalah para pembantunya ya, yang melaksanakan pemerintahan, jadi kebutuhannya hak prerogatif presiden,” tandasnya.*
