PKB Tegaskan Tak Ada Muktamar Lain Kecuali yang di Bali

FORUM KEADILAN – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar pada 24-26 Agustus 2024 di Bali. Namun beredar kabar bahwa akan ada Muktamar tandingan yang diduga dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Steering Committee (SC) Muktamar PKB Faisol Riza pun menegaskan bahwa tidak ada Muktamar yang sah selain yang akan digelar di Bali. Hal ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada Muktamar PKB di luar Muktamar yang kami selenggarakan di Bali,” kata Faisol di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa, 13/8/2024.

Faisol juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Muktamar selain yang diagendakan oleh PKB tidak akan diakui dan tidak sah menurut hukum.

Pasalnya, kata Faisol, Muktamar Partai tidak bisa diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan menggunakan UU ormas.

“Bahwa nanti ada yang ingin membuat Muktamar di luar PKB, silakan saja. Nanti apakah menggunakan UU ormas dan bagi kami UU itu inkonstitusional,” ujarnya.

Menurut Faisol, partai politik dengan ormas berbeda secara UU. Adapun PBNU yang merupakan ormas diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2017. Sehingga, menurut dia, parpol dan ormas merupakan entitas berbeda.

“Jadi masing-masing punya wilayah kerja pengabdian, ada yang di masyarakat ada yang di politik, ada mekanisme kerja organisasi masing-masing. Jadi tidak ada hubungan satu sama lain,” tandasnya.

Seperti diketahui, belakangan ini hubungan PBNU dengan PKB kian memanas. Adapun pemicu dari ketegangan kedua lembaga tersebut karena luka masa lalu.

Hal itu diperparah setelah tim pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan indikasi penyalahgunaan kuota haji oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang juga merupakan adik dari Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.

Hingga pada akhirnya, PBNU disebut akan mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan menyelenggarakan Muktamar tandingan.*

Laporan M. Hafid