FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Fraksi PDIP Kuntu Daud terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK).
Diketahui, Kuntu hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.45 WIB dan langsung mendaftarkan diri di bagian penerima tamu. Tak lama, tepatnya pukul 11.56 WIB.
Kepada awak media, Kuntu menyebut bahwa Penyidik KPK tidak menanyakan mengenai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.
“Enggak. Soal itu ndak ada. Saya cuman satu pertanyaan saja,” katanya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 12/8/2024.
Diketahui, nama Bobby dan istrinya Kahiyang Ayu disebut oleh saksi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut Suryanto Andili dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Suryanto mengungkap adanya sebutan ‘Blok Medan’.
“Terkait dengan Pak Gubernur, pembangunan kantor. Kantor PDIP,” lanjutnya.
Saat ditanya mengenai apakah ada aliran dana korupsi AGK mengalir ke Partai PDIP, Kuntu langsung menepis hal tersebut.
“Ndak ndak. Tapi saya nggak tahu pembangunannya. Saya cuman tahu sudah jadi, baru saya tahu,” lanjutnya.
Kuntu mengaku tak mengetahui secara pasti berapa nominal dana di pembangunan kantor tersebut.
“Nah itu makanya saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab tadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kuntu mangkir dari panggilan KPK pada Rabu, 7/8 lalu. Sehingga, KPK kembali menjadwalkan Kuntu guna pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi AGK.
Saat ini, AGK masih menyandang status tersangka dalam kasus TPPU sebesar Rp102 miliar.
Dalam kasus suap, AGK diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Malut. Nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp500 miliar yang bersumber dari APBN.*
Laporan Merinda Faradianti
