FORUM KEADILAN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin, 5/8/2024.
Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa hubungan Megawati dengan Jokowi baik-baik saja, tapi dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dengan Presiden Republik Indonesia. Ya harus baik-baik. Kalau enggak baik-baik, nanti anggarannya enggak dapat dari BPIP,” kata Hasto kepada wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8/8.
Hasto menegaskan, dalam hubungan kelembagaan negara, setiap pimpinannya harus tetap menjaga hubungan baik.
Namun dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PDIP, Hasto memberi sinyal bahwa hubungan Megawati dengan Jokowi tidak baik-baik saja.
Menurut Hasto, Megawati sudah diamanatkan melalui keputusan Rakernas PDIP V PDIP agar menjalin kerja sama politik hanya dengan pihak-pihak yang memperjuangkan konstitusi.
“Setelah mendengarkan masukan DPD dan arus bawah, maka Ketua Umum hanya melakukan kerja sama politik terhadap mereka-mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi dan juga Trisakti Bung Karno,” ucapnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja sekalipun sempat diisukan retak usai Pilpres 2024 lalu.
“Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?” kata Megawati.
Megawati pun bercerita bahwa hubungan dirinya dengan Jokowi disebut memanas karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden tiga periode.
“Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi,” ujarnya.
Menurut Megawati, yang punya wewenang soal masa jabatan presiden adalah MPR. Dia juga mengungkapkan hasil diskusi dengan ahli tata negara bahwa keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden dua periode.
“Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak, itu kan harus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan,” tandasnya.*
Laporan M. Hafid
