Bertemu Rizieq Shihab, Dasco Bantah Bahas Politik

FORUM KEADILAN – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah ada pembahasan politik saat bertemu dengan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Minggu, 4/8/2024.

Menurut Dacso, pertemuan dengan Rizieq tersebut untuk merajut silaturahmi sebagai sesama anak bangsa.

“Ya yang pertama kita datang silaturahmi, sesama anak bangsa. Saya di sana nggak bicara politik apa pun,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5/8.

Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan bahwa antara dirinya dengan Rizieq sama-sama memiliki kesamaan visi untuk memajukan Indonesia.

“Cuman kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Dasco menyambangi kediaman Habib Rizieq dengan didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman.

Adapun Rizieq selama ini dikenal dan diasosiasikan dekat dengan Anies Baswedan, bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Sementara itu, pengacara Rizieq, Aziz Yanuar, juga membantah bahwa kehadiran Dasco untuk membahas politik dan menawarkan calon lain selain Anies ke Rizieq.

“Tidak ada pesan bertendensi kepentingan politik pihak mana pun termasuk Anies atau Ridwan Kamil,” kata Aziz, Senin, 5/8.

Aziz juga menyampaikan bahwa Rizieq soal Pilkada Jakarta masih belum menentukan siapa sosok yang akan diusung, termasuk kepada Anies.

“Tidak ada, keliru. Sampai saat ini HRS masih wait and see,” ujarnya.

Justru, lanjut Aziz, Rizieq menitipkan tujuh pesan kepada Dasco untuk Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Berikut ketujuh pesan tersebut:

1. Ulama dan tokoh agama dapat mengawal pemerintahan yang akan datang dengan baik dan benar;
2. Melindungi dan mengayomi dengan baik dan adil masyarakat umumnya dan umat islam khususnya;
3. Membentuk kabinet berdasarkan meritokrasi;
4. Memilih para menteri yang betul-betul menguasai bidangnya serta berwibawa;
5. Menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak zalim kepada umat Islam dan masyarakat;
6. Tidak melibatkan lagi para penjahat kemanusiaan dalam kabinet mendatang;
7. Berpartisipasi aktif dalam pembelaan terhadap rakyat Palestina serta konsisten menolak zionis Israel ke depannya sebagai amanat Undang-Undang dan konstitusi.*

Laporan M. Hafid