Gelar Aksi di Depan Kantor PBNU, Aliansi Santri Gus Dur Tuntut 5 Agenda

FORUM KEADILAN – Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 2/8/2024.
Mereka menuntut reformasi di tubuh PBNU karena dianggap sudah keluar dari idealisme Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Nahdliyin.
“Bentuk kecintaan kami terhadap NU yang diekspresikan dengan aksi unjuk rasa ini, karena dalam langkah kepemimpinan Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf/Ketua Umum PBNU) ketika terpilih dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung 2021 silam mengusung idealisme Gus Dur. Tapi nyatanya jauh dari praktik yang ada,” kata Koordinator Umum Aliansi Mohammad Sholihin saat ditemui wartawan, Jumat.
Oleh karena itu, Sholihin mengajak para pengurus PBNU untuk kembali ke jalan idealisme Gus Dur, yang semangat akan peradaban dan peduli terhadap masyarakat bawah.
“Sebagai santri Gus Dur, kami mengingatkan Gus Yahya untuk kembali berkomitmen dengan apa yang diperjuangkan Gus Dur. NU di bawah nakhoda Gus Dur menjadi organisasi Islam yang aktif dan dinamis. NU dikenal ke dunia Internasional sebagai organisasi sosial yang memiliki kemampuan menjadi alat dakwah bagi masyarakat,” harapnya.
Sholihin juga menyinggung bagaimana seharusnya menempatkan NU secara proporsional, yakni tidak mencampuradukan kepentingan organisasi dengan kepentingan politik praktis.
“Maka, melihat dinamika yang dipertontonkan Gus Yahya dan Sekjen PBNU (Saifullah Yusuf) selama ini, kami yang tergabung dalam Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, menuntut lima agenda:
- Meminta Ketum dan Sekjen PBNU mundur
- Meminta PBNU segera melaksanakan MLB NU
- Meminta PBNU untuk menindak tegas oknum pengurus yang diduga membelokan sejarah NU
- Meminta PBNU untuk mendukung pansus haji yg dilakukan oleh DPR RI untuk melakukan upaya perbaikan dan pembenahan haji di Indonesia.
- Meminta keadilan dan tidak ada diskriminalisasi atas tindakan Semu,” pungkasnya. *
Laporan Muhammad Reza