Jokowi Jawab Mahfud soal KPU: Pemilu Pilpres Lancar, Tidak Ada Masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers setelah melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8/6/2024. | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers setelah melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8/6/2024. | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab terkait pernyataan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tidak layak jadi penyelenggara Pilkada.

Jokowi menegaskan bahwa Pilpres sudah berjalan baik dan lancar.

Bacaan Lainnya

Hal ini sempat ditanyakan ke Jokowi setelah melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8/6/2024.

Jokowi mengatakan karena Pilpres berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah terkait pelaksanaan Pilkada.

“Oh kan sudah sukses menyelenggarakan Pemilu Pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah,” ujarnya.

Mahfud MD Soroti KPU Terkait Pemberhentian Hasyim Asy’ari

Eks Menko Polhukam RI Mahfud MD menyoroti kondisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah Ketuanya, Hasyim Asy’ari, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dari jabatannya.

Mahfud, mengaku merasa terkejut dengan keputusan DKPP yang memecat Hasyim dari jabatan Ketua maupun Anggota KPU. Ia menilai, KPU pada saat ini tidak layak menggelar Pilkada 2024.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada (Pilkada, .red) November mendatang,” ujar Mahfud di akun X miliknya, Minggu, 7/7/2024.

Walaupun demikian, ia mengatakan kondisi KPU pada saat ini tak berpengaruh dengan hasil Pilpres maupun Pileg, karena dua hal tersebut telah selesai, sengketanya sudah diputus oleh MK.

“Pilpres dan Pilleg [Pileg, .red] 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak [sudah, .red] selesai, sah, dan mengikat,” lanjutnya.

“Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain’. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” jelasnya.

Mahfud meminta DPR dan Pemerintah bertindak terkait kondisi KPU pada saat ini.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” lanjutnya.*