Jokowi Beri Menkes Waktu 2 Minggu Selesaikan Persoalan Harga Alkes dan Obat Mahal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait perekonomian terkini di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24/6/2024. | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait perekonomian terkini di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24/6/2024. | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan batas waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi dan strategi agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat di Indonesia lebih terjangkau.

Budi menyebutkan bahwa selain harga obat dan alkes, Jokowi juga memerintahkan kepadanya untuk mencari solusi agar meningkatkan daya industri kesehatan di Indonesia semakin maju.

Bacaan Lainnya

“Dua minggu (timeline),” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Selasa 2/7/2024.

Budi mengungkapkan kemungkinan alasan yang menyebabkan alkes dan obat di Indonesia mahal dibandingkan negara lain.

Pertama, ia menilai terdapat inefesiensi jalur perdagangan Indonesia dan mengatakan tata kelola perdagangan harus dibuat semakin transparan sehingga tak ada peningkatan harga tidak masuk akal yang akan terjadi.

Kedua, pajak alkes dan obat. Saat ini Kemenkes sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk membuat sistem perpajakan alkes lebih efisien, tetapi tidak mengganggu pendapatan pemerintah.

Ketiga, masalah koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait. Ia memberikan contoh, jika Indonesia ingin mengimpor USG secara keseluruhan, mereka tidak dikenakan bea masuk.

“Tapi kalau kita ada pabrik dalam negeri beli komponen layar USG, elektronik buat USG, bahan bakunya malah dikenakan pajak, dikenakan bea masuk 15 persen,” tuturnya.

Oleh karena, ia mengaku bahwa Presiden sudah meminta Kementerian teknis untuk saling berkoordinasi dan menemukan solusi untuk membuat harga alkes dan obat lebih terjangkau di Indonesia.

Lalu, Jokowi juga meminta agar Kementerian/lembaga terkait untuk dapat mengembangkan industri kesehatan dalam negeri sehingga mampu memberikan nilai kekuatan kepada Indonesia jika kemungkinan terburuk pandemi terjadi di suatu hari nanti.

“Nah, koordinasi ini yang tadi bapak presiden minta coba dirapiin,” tandasnya.*